Siapa yang Berhak Memberikan Laporan soal Hasil Autopsi?

Headline
ilustrasi autopsi (pixabay)

Pantau – Belakangan istilah autopsi dan ekshumasi kembali santer di tengah publik. Ahli Forensik Universitas Airlangga Prof Dr dr Ahmad Yudianto menjelaskan ekshumasi adalah penggalian kuburan. Tidak hanya kuburan sebagaimana di tempat pemakaman umum, tapi juga di tempat-tempat lain yang dijadikan kuburan ‘ilegal’.

Ekshumasi ini dimaksudkan untuk tiga hal. Pertama, identifikasi, kedua pengambilan sampel, dan ketiga, autopsi.

Sementara autopsi merupakan proses bedah jenazah. Ada tiga jenis autopsi, yakni anatomi, klinis dan forensik. Ahmad menjelaskan autopsi forensik. Sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung proses penyidikan berbasis ilmiah.

Pihak penyidik mengajukan permohonan resmi kepada tim dokter forensik. Dari sana tim dokter akan memeriksa sejumlah organ tubuh untuk memastikan penyebab kematian orang tertentu.

Oleh karena itu, kata Ahmad, tidak semua orang berhak membuat dan memberikan laporan hasil autopsi. Ia menegaskan laporan itu harus disampaikan dokter forensik.

“Yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaporan, pembuatan laporannya, itu adalah dokter forensik,” kata Ahmad dalam Talkshow di salah satu stasiun TV swasta nasional, Senin (1/8/2022).

Praktisi Komunikasi Devie Rahmawati menyoroti fenomena media sosial saat ini. Pasalnya tidak sedikit warganet yang mudah memberikan komentar atas sesuatu yang bukan keahliannya.

Komentar para warganet ini bahkan ada yang meleset alias salah alamat. Termasuk soal hasil autopsi.

“Ini fenomena yang terjadi di seluruh dunia yang mengakibatkan kasus gaduh tapi salah tuduh, karena tuduhan-tuduhan itu berujung pada kesalahan,” ujar Devie.

Devie juga menyinggung lahirnya buku dengan judul “Matinya Para Ahli”. Buku itu mencerminkan betapa mudahnya komentar hingga tuduhan tidak berdasar dialamatkan kepada seseorang atau kelompok tertentu.

“Justifikasi santer pada awal sebuah kasus, digiring opini publik dan tak jarang memberikan dampak negatif kepada orang yang tidak (belum tentu) bersalah. Ini yang dikenal dengan fenomena cancel culture. Sebuah fenomena berupaya menafikan atau mengasingkan sosok, kelompok atau produk tertentu yang sebenarnya belum tentu (alasannya) berbasis fakta dan data sebenarnya,” sesal Devie.

Tim Pantau
Editor
Muhammad Rodhi