Pantau Flash
KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Tersangka
Covid-19 RI 16 Oktober: Kasus Positif Naik 997 dengan Pasien Sembuh 1.525
Buntut Kabur Karantina, Polda Metro Jaya Bakal Periksa Rachel Vennya 21 Oktober
Polda Metro Gerebek Holywings Tebet, Ada Ratusan Orang Masih Berkerumun
Jokowi Ogah Manjakan BUMN Sakit: Terlalu Sering Dapat Proteksi, Maaf Enak Sekali

Sindir Pimpinan KPK, Komisi III DPR: Mereka Kaya Jilat Lidah Sendiri

Sindir Pimpinan KPK, Komisi III DPR: Mereka Kaya Jilat Lidah Sendiri Pimpinan KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi dua wakil Ketua KPK. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama)

Pantau.com - Komisi III DPR menyebut pimpinan KPK plin plan karena kembali lagi setelah menyampaikan pernyataan pengembalian mandat tanggung jawab pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil, pengunduran tersebut lebih didasarkan pada emosional daripada rasional dalam menyikapi revisi UU KPK dan pimpinan baru.

"Ketika sudah mengundurkan diri kemudian balik lagi itu sama dengan menjilat ludah kembali yang sudah dibuang. Cuma sayangnya Presiden tidak segera cepat mengambil tindakan. Artinya presiden sepertinya enggak paham," kata Nasir, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: KPK Ciduk 9 Orang dalam Kasus Kuota Impor Ikan, Termasuk 3 Direksi BUMN

Nasir mengatakan, saat tiga pimpinan KPK menyampaikan mundur seharusnya Presiden Jokowi mengambil sikap dengan cara melantik pimpinan baru.

"Tidak ada yang salah dalam prinsip ketatanegaraan dan hukum administrasi ketika dipercepat. Pilkada saja bisa kita percepat kok. Pilkada bisa kita percepat, itu yang menjadi hajat orang banyak, apalagi pimpinan KPK. Cuma saya enggak tahu kenapa Presiden Jokowi lambat merespons ini," ujar Nasir.

Baca juga: Anggota Baleg DPR Sebut Dengan Adanya RUU, KPK Lebih Kuat Karena Hal Ini

Akibatnya, kini terkesan terjadi degradasi integritas bagi pimpinan KPK, sehingga mereka sudah tidak legitimate lagi dalam mengambil keputusan. Tindakan maju-mundur pimpinan KPK mencederai lembaganya sendiri.

"Mungkin sah, tetapi tidak legitimasi lagi karena dia sudah mengundurkan diri. Ketika dia sudah mundur dan serahkan mandat dan umumkan ke publik, menurut saya tindakan-tindakan hukumnya tidak legitimate," ucapnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Lilis Varwati

Berita Terkait: