Pantau Flash
Jokowi Benarkan 4 WNI Positif Korona di Kapal Pesiar Diamond Princess
Ada Gubernur Belum Alihkan Kewenangan Izin Investasi, Bahlil Lapor Presiden
KPK Takut Tangkap DPO Eks Sekretaris MA Nurhadi?
Rapper Pop Smoke Tewas Ditembak di Rumahnya
Lewis Hamilton Tercepat Hari Pertama Uji Coba Barcelona

Soal 10 Kursi Pimpinan MPR, Hasto: Berpolitik Harus Sesuai Rule Of The Game

Soal 10 Kursi Pimpinan MPR, Hasto: Berpolitik Harus Sesuai Rule Of The Game Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (Foto: Antara/ Galih Pradipta)

Pantau.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan, saat ini partainya akan lebih dulu mengedepankan aturan UU MPR DPR DPD DPRD (UU MD3) dalam penetapan kursi pimpinan MPR. UUMD3 mengatur pimpinan MPR hanya diisi oleh 1 Ketua dan 4 wakil.

Pernyataaan Hasto ini menanggapi usulan terkait dengan penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 kursi, Jika hal tersebut disetujui maka harus dilakukan revisi terhadap UUD MD3 yang sebelumnya mengatur hanya 5 kursi pimpinan MPR pada periode 2019-2024.

"Dengan seluruh opsi-opsi yang kami bahas bahwa berpolitik itu harus sesuai rule of the game dan pijakannya itu adalah UU MD3 dan penataan susunan pimpinan DPR MPR harus senapas dengan apa yang disuarakan rakyat dalam pemilu," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga: Soal Usulan 10 Pimpinan MPR, Fadli Zon: Why Not, yang Penting Musyawarah

Hasto menambahakan, bahkan dalam pertemuannya dengan para sekjen parpol koalisi Jokowi yang dilakukan beberapa waktu lalu semuanya lebih condong kepada mengedepankan UU MD3 terlebih dahulu. 

"Karena berpolitik kan mengacu pada UU. Jangan juga kemudian terbangun sebuah persepsi bahwa dalam upaya penataan pimpinan itu hanya sekadar bentuk-bentuk bagi kursi padahal UU telah mengatur hal itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hasto menilai sangat lah tidak elok jika saat ini Parlemen melakukan perubahan UU pasca baru saja diselenggarakannya perhelatan pemilihan umum.

Baca Juga: Soal Usulan 10 Pimpinan MPR, NasDem: Kita Ikut UU MD3 Saja

"Karena itulah skala prioritas sekali lagi adalah penataan susunan DPR dan MPR yang didasarkan pada UU MD3 dan itu harus senapas dengan apa yang disuarakan oleh rakyat melalui pemilu. Jadi one electoral processing gitu lho," tandasnya.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: