Pantau Flash
Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Pertengahan 2021
PSSI Akan Gelar Kongres Tahunan Secara Tatap Muka Demi Hindari Gangguan Internet
Bupati Purwakarta Imbau Warganet Hati-hati dengan Akun Palsu yang Mencatut Namanya
Gunung Merapi Erupsi, Hujan Abu Guyur Sejumlah Wilayah di Boyolali
Korban Meninggal Dunia Akibat Gempa di Sulbar Mencapai 105 Orang

Soal Bangun Istana di Papua, Tjahjo Kumolo: Tak Perlu Pertimbangan DPR

Soal Bangun Istana di Papua, Tjahjo Kumolo: Tak Perlu Pertimbangan DPR Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/8/2019). (Foto: Antara/Bayu Prasetyo)

Pantau.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, bahwa pembangunan Istana Negara di Papua tidak perlu adanya pertimbangan dari DPR RI. Pasalnya menurut Tjahjo pembangunan Istana negara sudah lazim dan ada di sejumlah daerah di Indonesia.

"Saya kira tidak (pertimbangan DPR), kan kita sudah punya di Jogja ada, kemudian Gedung Grahadi ada. Di Bali ada, di Jatim ada, di Semarang ada," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca Juga: Jokowi Ingin Bangun Istana di Papua, Fadli Zon Malah Singgung Esemka

Menurutnya tidak yang salah bila setiap daerah di Indonesia memiliki satu atau dua bangunan negara. Ia mengatakan, bahwa istana negara adalah rumah negara yang memiliki arti luas.

"Istilahnya kan gedung negara. Dulu kan pemerintahan pernah pindah dari Jakarta ke Jogja, pernah ke Sumatera Barat. Istilahnya istana itu rumah negara lah, gedung negara yang bisa tempat kantor presiden. Kan wilayahnya luas," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengabulkan sebagian besar dari 10 permintaan yang diajukan oleh tokoh-tokoh Papua, salah satunya untuk membangun Istana Presiden di "Pulau Cendrawasih" ini.

"Ya, dimulai tahun depan, istananya dibangun," kata Presiden saat menerima sekitar 61 tokoh Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Baca Juga: Tjahjo Kumolo Soal Kursi Wagub DKI: Mau Cepat, Lambat Itu Kewenangan DKI

Hal ini menanggapi 10 permintaan tokoh Papua yang diwakili Abisai Rollo yang disampaikan langsung kepada Presiden, yakni adanya pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua-Papua Barat, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK, pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, usulan revisi Undang-Undang Otsus dalam Prolegnas 2020.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: