Pantau Flash
Nilai Kapitalisasi Apple Turun Rp466,1 Triliun Akibat Virus Korona
Arsul PPP Menduga Pasal 170 RUU Ciptaker Bukan Cuma Salah Ketik
Mendag Akan Kaji Bulog Impor Gula Konsumsi 200 Ribu Ton
Penyelidikan Dugaan Korupsi Megaproyek Kemenpar di Lombok Dihentikan
Singapura Kucurkan Dana Rp55 Triliun Atasi Dampak Virus Korona

Soal Laporan PDIP, Begini Respons Ketua KPK

Soal Laporan PDIP, Begini Respons Ketua KPK Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Antara)

Pantau.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menegaskan, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh lembaga yang dipimpinnya dalam menangani kasus korupsi sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri acara Buka Tahun Baru Bersama ke-15 tahun 2020 yang diprakarsai Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) di Gedung Dwi Warna, Kompleks Lemhannas, Jakarta.

Baca juga: Soal Kasus Suap Kader PDIP, Yasonna: Mana Bisa Saya Intervensi KPU

"Semua aktivitas yang dilakukan oleh kami adalah sesuai peraturan perundang-undangan," kata Firli Bahuri di Jakarta, Jumat malam 17 Januari 2020.

Firli menyampaikan, apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dengan kerja KPK dan ingin melaporkan juga sudah diatur oleh perundang-undangan.

"Kalaupun ada yang ingin melaporkan, ada Dewas (Dewan Pengawas) KPK," ungkapnya.

Ia menyebutkan seandainya ada pegawai KPK, khususnya, yang mungkin dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran pasti dinilai oleh Dewas KPK.

"Kan ada Dewan Pengawas yang menilai, jadi bukan saya," tuturnya.

Pada Rabu 15 Januari 2020 malam, DPP PDI Perjuangan membentuk tim hukum untuk menghadapi berbagai framing dalam kasus dugaan suap pengurusan penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang menjerat Harun Masiku dan eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

Baca juga: Bantah Langgengkan Dinasti Politik, Jokowi: Kerjaan Saya Banyak

Hingga Jumat 17 Januari 2020 ini, tim tersebut telah menyambangi sejumlah institusi mulai dari KPU, Dewan Pers, hingga melayangkan laporan ke Dewas KPK.

Ketua Tim Kuasa Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta mengatakan, ada tujuh poin yang diadukan ke Dewas KPK, salah satunya terkait kabar adanya penggeledahan atau penyegelan di Kantor DPP PDI-P.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: