Pantau Flash
Gedung Putih Pastikan Pilpres AS Tetap Digelar 3 November 2020
Ombudsman Soal Ganjil Genap: Waspadai Klaster Transportasi Publik
BPS: Inflasi Tahunan yang Terendah Sejak Mei 2000
Gibran Kantongi Dukungan Penuh Prabowo Subianto di Pilkada Solo
Update COVID-19 RI per 3 Agustus: 1.679 Kasus Baru, Total Positif 113.134

Soal Pembakaran Bendera PDIP, NU: Bukti Rendahnya Pendidikan Politik

Headline
Soal Pembakaran Bendera PDIP, NU: Bukti Rendahnya Pendidikan Politik Ilustrasi PDIP. (Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Budayawan Nahdlatul Ulama (NU) Ngatawi Al-Zastrouw berpendapat polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila yang diwarnai pembakaran bendera PDI Perjuangan (PDIP) adalah bukti rendahnya pendidikan politik, solidaritas, maupun etika antarpartai politik di Parlemen.

"Bahkan yang lebih dominan adalah justru sifat politicking alias suka mempolitisasi demi kepentingan sendiri," kata Ngatawi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Ngatawi mengatakan hal itu melihat tidak adanya reaksi partai politik terhadap pembakaran bendera PDIP.

Dia pun melihat solidaritas antarpartai sangat rendah dan membuktikan jalinan antarpartai sangat transaksional.

"Jangankan memberikan pembelaan terhadap sesama partai yang simbolnya dinista oleh demonstran, bahkan sekadar ucapan simpati dan bela rasa tidak muncul dari partai-partai lain," kata Ngatawi.

Baca juga: PDIP Tempuh Jalur Hukum Soal Pembakaran Bendera, Ini Kata Pengamat Hukum

Dia menjelaskan, institusionalisasi parpol sebenarnya terus digoyang oleh berbagai pihak yang ingin mengarahkan demokrasi Indonesia lebih bernuansa individualis.

"Jadi, jika diam melihat simbol martabat sebuah parpol diserang, sama saja sebenarnya membiarkan serangan terhadap parpol sebagai pilar demokrasi Indonesia," paparnya.

Bahkan, lanjut dia, bukan tak mungkin ke depan, preseden pelecehan terhadap sistem politik kenegaraan ini bisa saja terulang. Jika saat ini para demonstran bisa membakar bendera PDIP, lain kali akan terjadi pembakaran terhadap bendera partai lain karena dianggap dekat dengan organisasi terlarang.

Bahkan yang lebih parah, menurut Ngatawi, justru ada partai politik yang berusaha menangguk keuntungan dari peristiwa polemik HIP dan pembakaran bendera PDIP.

Dosen Pascasarjana Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu sudah mengecek bahwa sebenarnya seluruh fraksi di DPR menjadi inisiator RUU HIP karena pengesahannya di rapat paripurna DPR.

Baca juga: Seribu Bendera PDIP Terpasang di Kawasan Perkotaan Garut

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: