Pantau Flash
Disiplin Terapkan Prokes, Ketua Satgas COVID-19 Positif Korona
Total Positif COVID-19 di Indonesia Capai 965.283 dengan 13.632 Kasus Baru
BMKG Prediksi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Diguyur Hujan Disertai Petir
BPJS Kesehatan Pantau Pemanfaatan Aplikasi P-Care Vaksinasi COVID-19
Gempa Besar Magnitudo 7,1 Guncang Sulawesi Utara

Soal Pengkajian Izin FPI oleh Presiden, Ini Kata Wasekjen Golkar

Headline
Soal Pengkajian Izin FPI oleh Presiden, Ini Kata Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily. (Foto: /Yudhi Mahatma)

Pantau.com - Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pernyataan Presiden Jokowi bahwa pemerintah akan mengkaji perpanjangan izin organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) bukan pernyataan politis.

"Pernyataan Presiden Jokowi bukanlah politis, tentang keharusan adanya kewajiban organisasi kemasyarakatan yang harus selaras dengan ideologi bangsa, Pancasila," kata Ace dihubungi di Jakarta, Minggu (28/7/2019).

Baca juga: Jokowi Kirim Dokter untuk Pantau Kondisi Buya Syafii

Ace mengatakan sejatinya pernyataan Presiden tidak hanya berlaku pada organisasi FPI, tetapi setiap organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia memiliki kewajiban untuk taat dan patuh terhadap ideologi kebangsaan RI.

Dia menekankan pernyataan itu merupakan tanggung jawab seorang Kepala Negara yang ingin menjaga pilar kebangsaan di Indonesia.

"Ini sebagai sikap yang konsisten dari Presiden Jokowi yang terus melakukan penguatan ideologi Pancasila," tegas Ace.

Dia mengatakan bangsa ini telah memiliki Perppu No.2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang secara tegas menyatakan bahwa setiap ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, dalam Perppu tersebut disebutkan bahwa setiap ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Ormas juga dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Dalam Perppu itu dinyatakan juga ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jadi apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu jelas merupakan sikap dari penegakan aturan yang kita miliki," ujar Ace.

Baca juga: Berikut Ini Kriteria Calon Menteri Pilihan Jokowi

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan kemungkinan pemerintah untuk tidak memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan apabila ormas tersebut dinilai tidak sejalan dengan ideologi negara.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Gilang K. Candra Respaty

Berita Terkait: