Pantau Flash
MUI Desak Pemerintah Segera Selamatkan WNI di Wuhan
Sadio Mane Dipastikan Absen Lawan West Ham
Realisasi Investasi Indonesia Raup Rp809 Triliun, Paling Banyak Asing
Menko Luhut: Sirkut Mandalika Akan Gaungkan Pariwisata Indonesia
Rupiah Diprediksi Positif Terbawa Kenaikan Mata Uang Kuat Asia

Soal Penundaan RKUHP, PDIP Sebut Jadi Jokowi Tak Otoriter

Soal Penundaan RKUHP, PDIP Sebut Jadi Jokowi Tak Otoriter Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, menyebut bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo yang meminta penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilainya sebagai bukti Jokowi bukan pemimpin yang otoriter.

Hal itu menurut dia karena Presiden mendengarkan aspirasi masyarakat yang meminta agar RKUHP ditunda pengesahannya.

"Saya kira ini adalah sikap Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi masyarakat, terbukti dia bukan pemimpin yang otoriter. PDIP menghormati sikap Jokowi untuk menunda pengambilan keputusan RKUHP," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Baca Juga: Soal RKUHP, Fahri Hamzah Minta Jokowi Segera Gelar Rapat Konsultasi

Ia mengatakan, terkait masih ada pasal yang dianggap bermasalah, masih ada waktu beberapa hari lagi untuk menyerap aspirasi dan pendapat publik dan pada akhirnya DPR-pemerintah akan mengambil keputusan secara bersama-sama.

"Karena itu masih disamakan frekuensinya, itu yang membuat alasan mengapa Presiden Jokowi menunda pengambilan keputusan RKUHP," ungkapnya.

Sementara saat disinggung mengenai sikap PDIP terhadap RKUHP, menurutnya PDIP masih menunggu perkembangan sikap pemerintah, khususnya dalam pengambilan keputusan terkait RKUHP.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo meminta DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP) untuk mendalami kembali sejumlah materi pasal dalam peraturan tersebut.

Baca Juga: Pimpinan DPR Temui Presiden Jokowi di Istana Bahas RKUHP

"Untuk itu saya perintahkan Menkumham selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda," kata Presiden dalam jumpa pers di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat.

Presiden menilai terdapat sekitar 14 pasal yang harus ditinjau ulang dan berharap pengesahan RUU KUHP itu dilakukan DPR pada perioe 2019-2024.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: