Pantau Flash
Kepanikan Akibat Korona Mereda, BI: Modal Asing Mulai Masuk
Seluruh Atlet PBSI Negatif COVID-19 Usai Jalani Rapid Test
Pegadaian Ajak Masyarakat untuk Gunakan Transaksi Digital
17.534 Orang di Jakarta Sudah Rapid Test, 282 Dinyatakan Positif COVID-19
Kapolri: Kami Siap Laksanakan Pembatasan Sosial Skala Besar

Soal Permintaan Pemekaran Wilayah Papua: Fadli Zon Setuju, tapi...

Soal Permintaan Pemekaran Wilayah Papua: Fadli Zon Setuju, tapi... Fadli Zon (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon angkat bicara menanggapi perihal permintaan sejumlah tokoh-tokoh Papua yang meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat. Menurut Fadli jika memang hal itu datang dari tokoh wilayah adat kenapa tidak ada salahnya dilakukan.

"Kalau itu merupakan aspirasi dari tokoh-tokoh wilayah adat yang ada di sana, kenapa tidak?," kata Fadli di Komnpleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca Juga: Infografis Daftar Tuntutan Tokoh Papua Kepada Jokowi

Kendati begitu, Fadli menegaskan terkait dengan pemekaran itu harus dilakukan maka harus pula mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang benar-benar tepat dan dianggap bisa mewakili wilayah adat.

"Kalau itu bisa dianggap menyelesaikan masalah dan mempercepat proses pembangunan di sana, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi rakyat, dan sesuai dengn UU Otsus (Otoritas khusus) ya kenapa tidak. Tapi ini dengarkan datang dari mereka, bukan hanya keinginan kita," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekitar 61 tokoh Papua dan Papua Barat mendatangi Istana Negara untuk berdialog langsung dengan Presiden Joko Widodo terkait situasi pasca kerusuhan di tanah Papua beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan yang digelar pada Selasa (10/9/2019) itu, para tokoh Papua sepakat mengajukan sejumlah tuntutan langsung ke Jokowi. Tuntutan itu disampaikan langsung oleh salah satu perwakilan tokoh Papua, Abisai Rollo.

Baca Juga: Jokowi: Istana Kepresidenan Dibangun di Papua Tahun Depan

Salah satu tuntutannya adalah adanya pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua-Papua Barat.

Terkait dengan permintaan pemekaran lima provinsi, Jokowi juga setuju namun tidak langsung lima kemungkinan dua atau tiga provinsi dulu. "Undang-undang mendukung ke sana (pemekaran), tinggal dan saya memang ingin ada usulan dari bawah, bukan dari kita," katanya.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: