Pantau Flash
Mahfud MD: Tidak Ada Kontradiksi Agama dan Pancasila!
Wakil Presiden Iran Masoumeh Ebtekar Positif Terinfeksi Korona
Karawang Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Akibat Banjir
Akibat Larangan Arab Saudi, Garuda Indonesia Akan Bawa Pulang Jamaah Umrah
Mencekam! 3 Babon Kabur dari Truk Penangkaran

Soal Pilkada Serentak 2020, Mendagri: Anggaran Tercukupi, Walaupun...

Soal Pilkada Serentak 2020, Mendagri: Anggaran Tercukupi, Walaupun... Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/8/2019). (Foto: Antara/Bayu Prasetyo)

Pantau.com - Indonesia akan kembali dihadapkan pada pesta demokrasi serentak pada tahun 2020 yakni Pilkada serentak. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, anggaran biaya Pilkada itu cukup dan tercukupi.

"Mengenai anggaran sudah kita koordinasikan di 270 daerah, intinya cukup tercukupi walaupun masih ada yang belum tandatangani NPHD," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Baca Juga: Sang Istri Didorong Maju Pilwalkot Tangsel, Begini Reaksi Bijak Sandiaga

Tjahjo mengatakan, secara prinsip anggaran sudah dipersiapkan oleh daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak, semuanya sudah masuk dalam revisi APBD 2020. "Belum tandatangani tinggal masalah harga dan kompromi saja, tinggal ada sejumlah daerah yang jumlah anggarannya sedang dibicarakan dengan KPU," ungkapnya.

Kendati begitu, Tjahjo menyebut pihaknya dengan kepala daerah belum menemui titik temu dengan KPU daerah soal jumlah anggaran yang harus disiapkan untuk Pilkada 2020.

"Tiap hari kita telepon kepala daerah agar naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bisa selesai tepat waktu, dan teman-teman KPU di daerah tidak merasa kesulitan, tidak merasa terganggu," tandasnya.

Baca Juga: Gelar Rapat Korbid Golkar Bersiap Hadapi Pilkada 2020

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman mengingatkan Pemilihan kepala daerah 2020 jangan sampai terganggu jika terjadi keterlambatan penandatanganan NPHD untuk anggaran Pilkada.

"Tahapan pemilu kepala daerahnya tidak boleh terganggu atau terhalangi kalau tanggal 1 Oktober itu belum bisa ditandatangani," kata Arief Budiman.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Category
Nasional

Berita Terkait: