Pantau Flash
Arab Saudi Stop Umrah, Hidayat Nur Wahid: Baik Dilakukan untuk Cegah Korona
Lion Air Jemput 13.000 Jamaah Umrah Kembai ke Indonesia
Bank Indonesia Yakin Ekonomi Membaik di Semester II-2020
Lion Air Hentikan Sementara Penerbangan Umrah ke Arab Saudi
3 Induk Cabor Tanda Tangan MoU Dana Pelatnas 2020

Soal Revisi UU KPK, Komisi III: Kenapa KPK Takut Diawasi?

Soal Revisi UU KPK, Komisi III: Kenapa KPK Takut Diawasi? Sekjen PPP Arsul Sani (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Revisi UU KPK akan dilakukan DPR dalam waktu dekat, sejumlah pihak menilai bahwa revisi ini sebagai upaya melemahkan KPK. Salah satu poin yang dikritisi berbagai pihak dalam revisi adalah dihadirkannya Dewan Pengawas lembaga antirasuah tersebut.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III di DPR RI Arsul Sani mengaku bahwa dirinya merasa heran dengan kekhawatiran sejumlah pihak termasuk KPK terhadap kehadiran Dewan Pengawas. Padahal katanya, semua lembaga besar memiliki yang namanya dewan pengawas termasuk juga Presiden.

Baca Juga: Abraham Samad: Ada 6 Poin Krusial Revisi UU KPK yang Hilangkan Independensi

"Saya tanya, lembaga apa yang tidak ada dewan pengawasnya. Pengadilan punya komisi yudisial, Kejaksaan punya Komjak di samping Jamwas, polisi punya Irwasum, Propam, punya Kompolnas. DPR punya MKD, Presiden punya DPR. Kenapa KPK takut untuk diawasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Memang saat ini DPR khususnya Komisi III menjadi pengawas lembaga KPK, hanya saja menurut Arsul pengawasan yang dilakukan DPR hanya sebatas pengawasan umum. 

"Selama ini KPK tidak pernah menyampaikan juga, selama saya jadi anggota DPR laporan komprehensif kinerja tahunan KPK tidak disampaikan ke DPR. Beda dengan BPK misalnya," ungkapnya.

Sementara ketika disinggung mekanime para anggota Dewan Pengawas KPK ini berasal dari mana, Arsul menjawab bahwa anggota Dewan nantinya tidak dipilih atau diangkat oleh DPR. Akan tetapi dipilih melalui proses seleksi.

"Ya iya dong sama seprti sekarang. Nanti misalnya takut orang-orang masuk, ya nanti orang-orang yang bersih masuklah jadi Dewan Pengawas. Saya bilang lah ke teman LSM, nanti KPK begini begini, nah ente dulu ikut gak pas proses seleksi capim, jangan cuma kritikus aja, ikut dong daftar, usaha kalau jadi kritikus aja sama kek politisi di DPR, kalau kami kan ditugaskan untuk itu, mengkritisi," ujarnya.

Baca Juga: DPR Setujui Revisi UU, Laode: Mereka Berkonspirasi Melemahkan KPK Diam-diam

Lebih lanjut, ketika ditanya apakah Dewsan Pengawas posisinya akan lebih tinggi dari pimpinan KPK, Arsul menjawab, posisinya tidak akan lebih tinggi.

"tidak lebih tinggi. Apanya yang lebih tinggi. Kalau di perusahaan itu kan seperti direksi dan komisaris. Ada perbuatan tertentu direksi yang memang harus minta persetujuan komisaris," tandasnya.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: