Pantau Flash
31 Gempa Susulan Guncang Semarang hingga Minggu Siang
Buka Festival Sriwijaya XXIX, Sandiaga Uno Harapkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumsel Segera Bangkit
Panglima TNI Bilang TNI dan Polri Adalah Ujung Tombak Penanggulangan COVID-19
YLKI Sebut Aturan Wajib PCR Penumpang Pesawat Diskriminatif, Minta Jangan Ada Aura Bisnis dan Pihak yang Diuntungkan
Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 802 Orang, Jateng Jadi Penyumbang Terbanyak

Soal Revisi UU MD3, Fraksi Golkar: Jalankan Dahulu Regulasi yang Ada!

Soal Revisi UU MD3, Fraksi Golkar: Jalankan Dahulu Regulasi yang Ada! Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dikabarkan sudah menyiapkan draft untuk merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) terkait dengan penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 kursi. 

Menanggapi hal itu, Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, Zainudin Amali menegaskan bahwa Fraksi Golkar lebih memilih untuk menjalankan perintah UU MD3 dengan 5 kursi pimpinan MPR saja. Pasalnya, peraturan tersebut menurutnya belum dijalankan jadi belum perlu direvisi.

Baca Juga: Draf Revisi UU MD3 Soal Penambahan Kursi Pimpinan MPR Sudah Dibuat

"Kan posisi kita, posisi Golkar itu jalankan dulu Undang-Undang yang sekarang, ini Undang-Undang kan belum dijalankan yang revisi nomor 2 tahun 2018. Ini baru berlaku untuk ke posisi pimpinan itu kan di awal Oktober ini, masa belum kita lakukan kemudian kita revisi?," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Untuk itu Golkar merasa saat ini belum perlu kursi pimpinan MPR ditambah. Kalaupun seandainya ingin ditambah, ia menyarankan agar revisi tersebut dilakukan pada pertengahan periode saja.

"Kalaupun mau toh (direvisi) setelahnya, jadi komposisinya yang ada pimpinan DPR tetap 5 dan itu sudah pasti sesuai Undang-undang itu adalah yang memperoleh kursi terbanyak, ketua DPRnya adalah PDI Perjuangan. Jadi posisi kami, posisi Golkar itu jalankan dulu MD3 sekarang dan tetapkan pimpinannya segala macam, nah nanti dalam perjalanannya ada yang perlu direvisi ya revisi, bukan sekarang," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengungkapkan, bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah menyiapkan draf untuk merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) khususnya terkait dengan penambahan kursi pimpinan MPR.

Baca Juga: PPP Sebut Koalisi Jokowi Terbuka Penambahan Kursi MPR 8 atau 10 Kursi

Firman mengatakan, draf revisi tersebut terkait dengan penambahan kursi pimpinan MPR yang sebelumnya hanya 5 kursi pimpinan saja, kini menjadi 10 kursi, yakni 9 wakil pimpinan MPR plus satu ketua.

"Yang saya pernah lihat itu di Baleg itu memang sudah dibuat suatu draf, draf ini adalah memang tugas dari Baleg untuk menyiapkan bila mana suatu waktu-waktu itu diperlukan, itu hanya 9+1. Itu yang saya lihat," kata Firman kepada wartawan, Kamis (29/8/2019). 

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: