Pantau Flash
Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi Jakarta untuk ke-4 Kalinya
Seluruh Peserta Sidang Tahunan MPR RI Wajib Melakukan Swab Test
Kadisparekraf DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia Tutup Usia
Subsidi Bunga KUR 6 Persen Diperpanjang hingga Desember 2020
Kantor Pusat BMKG Lockdown Usai 31 Karyawan Reaktif COVID-19

Soal Revisi UU MD3 Penambahan Kursi Pimpinan MPR, Cak Imin: Bukan Prioritas

Soal Revisi UU MD3 Penambahan Kursi Pimpinan MPR, Cak Imin: Bukan Prioritas Gedung DPR (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Ketua Umum Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai bahwa penambahan kursi pimpinan MPR untuk masa periode 2019-2024 bukan suatu hal yang harus diprioritaskan.

"Nggak tahu saya. Saya merasa tidak prioritas (kursi pimpinan MPR ditambah)," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca Juga: Draf Revisi UU MD3 Soal Penambahan Kursi Pimpinan MPR Sudah Dibuat

Untuk diketahui saat ini ada wacana untuk merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) terkait dengan penambahan kursi pimpinan MPR. Hal tersebut terjadi setelah adanya usulan kursi pimpinan MPR ditambah menjadi 10 kursi, dimana seharusnya dalam periode 2019-2020 hanya 5 kursi saja.

Cak Imin merasa komposisi kursi pimpinan MPR dengan 9 wakil dan 1 orang ketua menurutnya terlalu kebanyakan. Menurutnya soal itu harus dipikirkan kembali. "Ya kalau 10 (kursi tambahan pimpinan MPR) kebanyakan ya," ungkapnya.

Lebih lanjut, kendati begitu Cak Imin mengatakan, meski belum ada pembahasan sama sekali baik di PKB maupun di dalam koalisi terkait penambahan kursi MPR. Jika hal itu mendesak dan demi kebersamaan ia akan setuju pada akhirnya.

"Perihal itu tentu kita akan lihat sejauh mana kebutuhannya. Ya MPR itu membutuhkan kebersamaan. Kalau itu solusi kebersamaan, why not?," tandasnya.

Baca Juga: Usulan 10 Kursi Pimpinan, Fahri Singgung Tugas MPR Hanya Simbolik

Sebelumnya diberitahukan, Wakil Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengungkapkan, bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah menyiapkan draf untuk merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) khususnya terkait dengan penambahan kursi pimpinan MPR.

Firman mengatakan, draf revisi tersebut terkait dengan penambahan kursi pimpinan MPR yang sebelumnya hanya 5 kursi pimpinan saja, kini menjadi 10 kursi, yakni 9 wakil pimpinan MPR plus satu ketua.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: