Pantau Flash
Wagub DKI Jakarta Rangkul Ormas untuk Jaga Stabilitas Ibu Kota, Sebut Bentuk Kolaborasi dengan Pemerintah
Pemerintah Turunkan Harga PCR Rp275 Ribu, Langsung Berlaku Mulai Hari Ini
Ribuan Ormas di Jakarta Deklarasikan Diri untuk Amankan Ibu Kota pada Pemilu 2024
Sah! Harga PCR Resmi Turun Jadi Rp275 Ribu, di Luar Jawa-Bali Rp300 Ribu
Ada Unsur Pidana, Kasus Kaburnya Rachel Vennya dari Karantina Naik ke Penyidikan

Soal Vonis 12 Tahun Juliari, Begini Reaksi MAKI

Soal Vonis 12 Tahun Juliari, Begini Reaksi MAKI Juliari Batubara (Foto: Antara)

Pantau.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan apresiasi pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

“Vonis telah melebihi tuntutan jaksa, jadi bisa diapresiasi,” kata Boyamin Saiman dilansir dari ANTARA Jakarta, Senin (23/8/2021).

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 sebesar Rp32,48 miliar.

Baca juga: Update COVID-19 Indonesia 23 Agustus 2021, Alhamdulillah Kasus Aktif Menurun Tajam!

Berdasarkan perbuatan tersebut, Juliari dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama empat tahun. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut agar Juliari dijatuhi hukuman selama 11 tahun penjara.

Menurut Boyamin, seharusnya KPK berani menuntut agar Juliari dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, karena Pasal 12 maupun Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan untuk menjerat Juliari dengan hukuman tersebut.

“Itu yang kita sayangkan, karena hanya menuntut 11 tahun,” tutur Boyamin.

Selain itu, Koordinator MAKI ini juga mengkritisi alasan perundungan yang disebut sebagai faktor yang meringankan vonis Juliari Batubara. Bagi Boyamin, cukup menggunakan alasan bahwa Juliari belum pernah dihukum dan merupakan seorang kepala keluarga sebagai peringan vonis, tidak perlu perihal perundungan.

“Di sisi lainnya, ada faktor yang memberatkan. Meski Juliari kooperatif, dia tidak terbuka dan tidak mengakui perbuatan,” tuturnya menambahkan.

Baca juga: Sungguh Tak Terduga, Kemenkes Ungkapkan Faktor Tantangan Terbesar dalam Vaksinasi Covid-19

Berdasarkan hal tersebut, Boyamin mengatakan bahwa seharusnya Juliari bisa dituntut menjadi 15 atau 20 tahun. Sifat tidak terbuka dan tidak mengakui perbuatan, bagi Boyamin, mempersulit proses pengadilan.

“Tetapi hakim nampaknya tidak terlalu berani untuk naik terlalu tinggi,” ucap Boyamin.

Keputusan Majelis Hakim berupa penambahan masa tahanan menjadi 12 tahun merupakan keputusan yang aman. Sebab, apabila dinaikkan menjadi 20 tahun, terdapat kemungkinan dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi jika diajukan banding.

Meskipun demikian, Boyamin menyatakan bahwa MAKI menghormati putusan pengadilan.

Tim Pantau
Editor
Adryan N
Penulis
Adryan N

Berita Terkait: