Pantau Flash
Kemenkeu Pastikan Tak Ada Anggaran untuk Proyek Ibu Kota Baru
KSAD Andika Perkasa: Klaster COVID-19 Secupa AD dari Ketidaksengajaan
Ada 1.671 Kasus Baru di RI, Total Infeski COVID-19 Capai 74.018
Polda Metro Sebut Editor Metro TV Yodi Prabowo Tewas Dibunuh
Gubernur Babel Resmi Gugat UU Minerba ke MK

Sofyan Basir Ajukan Praperadilan, KPK: Akan Kami Hadapi!

Headline
Sofyan Basir Ajukan Praperadilan, KPK: Akan Kami Hadapi! Juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) (Foto: Antara)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi permohonan praperadilan yang diajukan Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sofyan merupakan tersangka kasus korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

"Belum ada dokumen dari pengadilan yang kami terima di Biro Hukum. Namun, jika memang ada praperadilan yang diajukan, KPK pasti akan hadapi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Sofyan Basir Ajukan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka KPK

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa lembaganya sangat yakin dengan prosedur dan substansi dari perkara Sofyan yang sedang ditangani saat ini.

"Apalagi sejumlah pelaku lain telah divonis bersalah hingga berkekuatan hukum tetap," ucap Febri.

Sofyan resmi mengajukan praperadilan pada Rabu, 8 Mei 2019 dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL terhadap termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi cq pimpinan KPK dengan klarifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sementara dalam petitum permohonan praperadilan Sofyan, disebutkan misalnya dalam provisi menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya, memerintahkan termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun termasuk melakukan pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan dalam perkara.

Sebagaimana dimaksud pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Sementara dalam pokok perkara disebutkan, misalnya menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya.

Baca juga: KPK Belum Tahan Sofyan Basir Usai Diperiksa 7 Jam

Kemudian menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terhadap pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Sigit Rilo Pambudi

Berita Terkait: