Sofyan Djalil Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Korupsi Reklamasi

Headline
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Sofyan Djalil (Foto: Instagram sofyan.djalil)Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Sofyan Djalil (Foto: Instagram sofyan.djalil)

Pantau.com – Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Sofyan Djalil sebagai saksi terkait dugaan korupsi proyek reklamasi Pulau Teluk Jakarta.


“Pemeriksaan diagendakan Senin (29/1/2018),” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono.


Namun, Argo mengatakan Sofyan Djalil kemungkinan akan diperiksa di kantornya di  Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.


Berdasarkan surat pemanggilan yang beredar, Sofyan dipanggil menemui penyidik sekaligus Wakil Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Novri Turangga.


Sofyan akan diperiksa soal  dugaan korupsi proyek reklamasi pulau Teluk Jakarta yang diatur Pasal 74 huruf b juncto Pasal 34 ayat (2) UU No 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.


Dan tindak pidana korupsi menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Baca Juga: Wanita Ini Mengaku Pernah Dititipi Pesan ‘Nakal’ oleh Setya Novanto


Sebelumnya, polisi telah memeriksa tiga saksi yakni Kepala Bidang Peraturan BPRD DKI Jakarta, Kepala Bidang Perencanaan BPRD DKI Jakarta dan staf BPRD Penjaringan Jakarta Utara.


Anggota Polda Metro Jaya telah meningkatkan status laporan perkara proyek pulau reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mengindikasikan proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewengan anggaran negara.


Dugaan penyelewengan anggaran negara itu pada NJOP Pulau C dan D yang ditetapkan DPRD DKI senilai Rp3,1 juta per meter namun realisasinya mencapai kisaran Rp25 juta per meter hingga Rp30 juta per meter.


Terkait penetapan NJOP itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menduga terjadi tindak pidana korupsi pada proyek reklamasi pulau tersebut.

Tim Pantau
Editor
Dera Endah Nirani