Aplikasi Rukun Aplikasi Rukun
Pantau Flash
Kunjungi Tasta Tabanan Wildlife Park, Bamsoet Dukung Konservasi Flora Fauna
Ganggu Dominasi Duterte, Manny Pacquiao Akan Maju sebagai Capres Filipina
Deklarasikan Dukungan di Pilpres 2024, Sahabat Ganjar Siap Tempur di 17 Negara
Update COVID-19 Indonesia 19 September 2021, Kasus Aktif Turun 4.097, Sembuh Bertambah 6.186 Orang
Alhamdulillah Kabar Baik Lagi, Sebanyak 1.140.750 Dosis Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia

Soroti Bansos, Puan Maharani: Percuma Beragam Kebijakan Kalau di Lapangan Dijalankan Ala Kadarnya, Apalagi Terkait Perut Rakyat

Headline
Soroti Bansos, Puan Maharani: Percuma Beragam Kebijakan Kalau di Lapangan Dijalankan Ala Kadarnya, Apalagi Terkait Perut Rakyat Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: dpr.go.id)

Pantau.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan bantuan-bantuan untuk rakyat yang terdampak pandemi COVID-19 benar-benar sampai kepada yang berhak.

"Percuma ada beragam kebijakan bahkan pembatasan mobilitas rakyat, kalau program-program di lapangan dijalankan ala kadarnya saja, apalagi yang terkait dengan perut rakyat," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Dia menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (21/7/2021) bahwa bantuan sosial untuk desa banyak tertahan di pemerintah daerah.

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Pusat Transparan Beri Data Penanganan Covid Agar Rakyat Percaya

Berdasarkan data Menkeu, bantuan yang seharusnya bisa sampai ke 8 juta keluarga di desa selama 12 bulan, baru tersalur untuk 5,2 juta keluarga.

Dari total pagu Rp11,51 triliun, realisasi bantuan untuk warga desa ini baru tersalur Rp983 miliar. Dan dari seluruh provinsi dan kabupaten kota, baru 21 pemerintah daerah yang tercatat telah menyalurkan bantuan buat desa dengan realisasi lebih dari 50 persen alokasi hingga Juli 2021.

"Bagaimana mau membangun kepercayaan rakyat bila pelaksanaan di lapangan seperti itu," ujar Puan.

Puan mengingatkan, penanganan masalah kesehatan terkait COVID-19 memang penentu untuk semua kalangan bisa bergerak kembali, termasuk di ranah ekonomi.

Dia menilai untuk penanganan COVID-19 di lini kesehatan bisa berjalan optimal, pembatasan mobilitas adalah salah satu langkah penting sambil menanti vaksinasi menjangkau 70 persen populasi.

"Namun, pada saat yang sama, rakyat yang sebagian besar tidak punya kelonggaran finansial untuk kehidupan sehari-hari juga tetap harus dijamin kehidupannya," ujarnya.

Karena itu menurut dia, kenapa semua bantuan yang sudah dirancang sebagai bagian dari kebijakan penanganan COVID-19 seharusnya menjadi prioritas seluruh jajaran pemerintah untuk menyampaikan tepat sasaran dan tepat momentum.

Puan menegaskan bahwa semua kalangan berkejaran dengan waktu untuk segera mengatasi pandemi COVID-19 agar semua dapat kembali beraktivitas dan produktif.

Tim Pantau
Editor
Gilang
Penulis
Gilang

Berita Terkait: