Pantau Flash
Masjid Istiqlal Tak Akan Gelar Salat Idul Adha
Pemerintah Berikan Sanksi jika Ada Tarif Rapid Test di Atas Rp150 Ribu
Rekor Harian Baru! Bertambah 2.657, Positif COVID-19 Tembus 70 Ribu
BKPM Pastikan Juli 2020 Sudah Ada Relokasi Pabrik
Erick Thohir Prediksi Ekonomi Pulih 100 persen di Tahun 2022

Surati Jokowi Soal Revisi UU di DPR, KPK: Semoga Direnungkan

Headline
Surati Jokowi Soal Revisi UU di DPR, KPK: Semoga Direnungkan Suasana acara #SaveKPK soal calon pimpinan KPK bermasalah dan revisi UU KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). (Foto: Antara/Benardy Ferdiansyah)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait permasalahan usulan revisi Undang-Undang KPK (UU KPK).

"Surat sudah dikirimkan ke Pak Presiden, mudah-mudah dibaca, direnungkan untuk mengambil kebijakan," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat berorasi dalam acara #SaveKPK soal calon pimpinan KPK bermasalah dan revisi UU KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Baca juga: Soal Revisi UU KPK, Komisi III: Kenapa KPK Takut Diawasi?

Sebelumnya, kata dia, lima pimpinan termasuk dirinya telah menandatangani surat tersebut. "Hari ini, pimpinan baru menandatangani surat. Saya juga baru tanda tangani, lima pimpinan sudah tanda tangani," ucap Saut.

Dalam orasinya itu, Saut juga menyinggung soal sembilan persoalan di draf Rancangan Undang-Undang KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK ke depan.

"Sembilan poin itu penting? Tidak penting, tidak terkait dengan Undang-Undang yang sudah kita ratifikasi tahun 2006, tolong itu dicatat," kata Saut di hadapan pegawai KPK dan aktivis antikorupsi yang juga mengikuti acara tersebut.

Baca juga: Revisi UU KPK, Fahri Hamzah: Sesuai Permintaan Pimpinan KPK dan Presiden

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan terdapat sembilan persoalan di draf Rancangan Undang-Undang KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK, yaitu independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik yang dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

"Selanjutnya, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas," ucap Agus.

Terkait hal itu, kata Agus, KPK pun menolak revisi UU KPK tersebut. "Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar, justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi," kata Agus.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: