Survei SPIN, Publik Pilih Capres Teruskan Kinerja Jokowi

Jokowi-MarufPresiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

Pantau – Lembaga Survei dan Poling Indonesia (SPIN) merilis hasil survei terbaru mereka terkait kinerja Jokowi-Maruf dan peluang calon presiden selanjutnya.

Dalam survei tersebut, mayoritas responden menghendaki capres selanjutnya bisa melanjutkan kinerja yang telah dicapai oleh Presiden Jokowi.

Direktur SPIN, Igor Dirgantara mengungkapkan, saat ini publik menilai kesinambungan pembangunan lebih diperlukan ketimbang membuat program baru.

“Survei menunjukkan bahwa 40,5 persen akan memilih capres yang akan melanjutkan program pembangunan pemerintahan Jokowi saat ini,” kata Igor dalam keterangannya, Senin (24/10/2022).

Menurutnya, hanya ada 16,5 persen responden yang memilih capres selanjutnya untuk membuat program baru. Sementara, sebanyak 28,1 persen memilih bersikap moderat, sedangkan 45,8 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab.

Igor mengatakan, publik yang tidak tahu dan tidak menjawab terdiri dari mereka yang juga menjawab capres berikut membuat program baru, dan juga melanjutkan sekaligus membuat program baru.

“Dari publik yang memilih melanjutkan program pemerintahan Jokowi, 16,2 persen meyakini Prabowo akan melanjutkan kinerja Jokowi. Kemudian disusul oleh Ganjar dengan 13,1 persen publik yang yakin, kemudian Puan dengan 8,6 persen. Sementara untuk Anies dan AHY hanya memeroleh masing-masing keyakinan publik sebesar 2,9 persen dan 1,5 persen saja,” jelasnya.

Menurut Igor, persentase tersebut dinilai wajar, karena Prabowo merupakan menteri dalam kabinet Presiden Jokowi. Sedangkan survei kinerja pemerintah, lanjutnya, secara umum publik menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf 2022 masih memuaskan.

“Hasil survei menunjukkan 58,9 persen berpendapat positif, terdiri dari 2,1 persen sangat puas dan 56,8 persen puas. Nilai ini menurun daripada periode survei Agustus 2022 yang lalu,” kata Igor.

Penurunan sentimen positif ini, terjadi seiring kebijakan publik pemerintah di bidang ekonomi dan hukum.

Di bidang ekonomi, lanjut Igor, akibat kebijakan menaikkan harga BBM dan Gas yang memicu kenaikan harga-harga bahan pokok. Sementara untuk bidang hukum, terkait adanya diskriminasi dalam penegakan hukum.

Tim Pantau
Reporter
Aditya Andreas
Penulis
Aditya Andreas