Pantau Flash
Cair H-10! Sri Mulyani Siapkan Rp30,6 Triliun untuk THR PNS
Muhammadiyah Minta Warga Tahan Diri Tak Mudik Lebaran
Eks Ketua Pengadaan Bakamla Didakwa Rugikan Negara Rp63,829 Miliar
KRI Nanggala-402 Hilang Kontak, Menhan Prabowo: Segera Modernisasi Alutsista 3 Matra
Update COVID-19 22 April: Kasus Positif Naik 6.243 dengan Total 1.626.812

Syafii Maarif: Pemerintah Kurang Lakukan Psikoantropologi di Papua

Headline
Syafii Maarif: Pemerintah Kurang Lakukan Psikoantropologi di Papua Syafii Maarif. (Foto: Antara/Luqman Hakim)

Pantau.com - Buya Syafii Ma'arif mengatakan pemerintah harus melakukan pendekatan psikoantropologi untuk menghadapi persoalan di Papua.

"Ini yang kurang dilakukan pemerintah selama ini terhadap Papua," kata dia saat peresmian gedung Pesantren Modern Terpadu Prof Hamka di Padang, Selasa (3/9/2019).

Menurut dia pendekatan psikoantropologi itu adalah pemerintah harus memahami betul bagaimana masyarakat Papua itu. Mulai dari bagaimana orangnya, tipe orangnya, kemudian asal usulnya, pendidikannya dan lainnya.

Baca juga: Ikut Unjuk Rasa Pro Kemerdekaan di Papua, 4 WN Australia Dideportasi

Ia menilai selain pendekatan sosial ekonomi yang telah dilakukan, pendekatan psikoantropologi ini juga harus dilakukan. "Bagaimanapun kondisinya kita harus menyelamatkan Papua," kata dia.

Selain itu, dirinya mengajak baik pemerintah maupun masyarakat Papua untuk meningkatkan kearifan nasional. Pemerintah juga harus paham bahwa Papua ini bergabung dengan Indonesia bukan sejak 1945 namun belakangan sehingga harus ada berbagai pendekatan yang dilakukan

Terkait ada dugaan pihak yang menunggangi aksi di Papua, ia menilai itu sebuah kewajaran, namun yang terpenting bangsa ini harus kuat dari dalam.

Baca juga: Wiranto Sebut Pelaku Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua Sudah Ditindak Tegas

"Ada yang menunggangi kerusuhan itu hal biasa, mereka berusaha mengobok-obok dan selama kita kuat dan belum lumpuh tentu itu dapat diselesaikan," katanya.

Selain itu wacana referendum yang dimunculkan, ia mengatakan referendum yang diinginkan oleh pihak tersebut. "Hal ini tentu tergantung kesepakatan antara Jakarta dengan Papua namun yang jelas kita harus selamatkan mereka," katanya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: