Pantau Flash
Mahfud MD Sampaikan Penundaan RUU HIP ke DPR Kamis Besok
Firli Bahuri: Berdasarkan UU, KPK Berwenang Awasi Tim Pemburu Korupsi
Kapolri Copot Jabatan Brigjen Prasetijo Buntut Surat Jalan Djoko Tjandra
Tangani COVID-19, Kemenkeu Berikan Dana Gugus Tugas Rp3,4 Triliun
JK Prediksi Positif COVID-19 di Tanah Air Tembus 120.000 saat HUT RI ke-75

Tak Puas Revisi UU KPK? Arteria Dahlan Persilakan Ajukan Uji Materi ke MK

Tak Puas Revisi UU KPK? Arteria Dahlan Persilakan Ajukan Uji Materi ke MK Arteria Dahlan (Foto: Istimewa)

Pantau.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Arteria Dahlan mempersilakan pihak yang tidak puas dengan hasil revisi UU KPK untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya menghormati apa pun keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo terkait dengan polemik undang-undang tersebut.

"Saat ini kanal yang paling pas secara konstitusional adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam konteks permohonan uji materi undang-undang," kata Arteria di Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Begini Penjelasan Lengkap nan Mencengangkan Arteria Dahlan!

Menurut dia, saat ini momentumnya pas karena sebentar lagi UU KPK hasil revisi akan diberikan nomor karena sudah lewat 30 hari sehingga hadir hak untuk mengajukan permohonan keberatan.

Arteria melihat lebih baik mengajukan uji materi ke MK daripada kisruh membicarakan wacana Perppu KPK, apalagi ditunjukkan dengan aksi turun ke jalan atau demonstrasi.

"Ketimbang kita kisruh gaduh di perppu, sekarang ini kita juga jangan sampai meniadakan instrumen dan kanal-kanal demokrasi yang sudah ada," ujarnya.

Baca juga: F-PDIP: Judicial Review ke MK Paling Tepat daripada Perppu

Arteria menilai produk undang-undang merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan DPR sehingga aksi menuntut Perppu KPK menihilkan komitmen kebangsaan antara eksekutif dan legislatif.

Ia bercerita bahwa dirinya baru saja dari luar negeri dan Indonesia ditertawakan negara lain karena orang keberatan terhadap produk UU disuarakan dengan turun ke jalan.

"Padahal, negara sudah mempunyai yang namanya Mahkamah Konstitusi, sudah memiliki yang namanya Ombudsman untuk memeriksa malaadministrasi," katanya.

Secara pribadi, dia menghormati semua pendapat. Namun semua pihak juga harus melihat apa pun pendapat mereka harus berlandaskan pada hukum.

Hal itu, kata dia, karena Indonesia negara hukum dan kanalnya sudah jelas dalam menyelesaikan persoalan produk perundang-undangan.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Kontributor - SIG

Berita Terkait: