Pantau Flash
Jokowi: Indonesia Alami Obesitas Regulasi
Upaya Evakuasi WNI dari Terjangan Virus Korona di Wuhan Sulit Dilakukan
BKPM Berharap Virus Korona Tak Pengaruhi Investasi dari China
Menteri Erick Thohir Sebut DP 0 Persen Tidak Mendidik Generasi Muda
Komisi II DPR Cecar Mensetneg Soal Revitalisasi Monas di Gedung Parlemen

Takut Disalahgunakan, MenkumHAM Minta Pasal 418 Dihapus Dalam RKUHP

Takut Disalahgunakan, MenkumHAM Minta Pasal 418 Dihapus Dalam RKUHP MenkumHAM Yasonna sedang berbicara dengan Anggota Komisi III DPR (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, meminta penghapusan Pasal 418 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena dikhawatirkan disalahgunakan dalam penerapannya.

"Khusus Pasal 418 takutnya bukan apa-apa, takut nanti sama seperti pasal narkoba, antara pemakai dan kurir," kata Yasonna dalam Rapat Kerja Komisi III DPR membahas RKUHP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Baca Juga: Pembahasan RUU KUHP Selesai: Kepala Desa Bisa Polisikan Pelaku Kumpul Kebo

Ia menjelaskan, apabila pasal tersebut tetap ada maka ditakutkan ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu.

Ia meminta pasal tersebut tidak dibahas dalam Raker tersebut dan didrop dalam RKUHP.

"Pasal 418 jika berkenan atas nama pemerintah saya memohon untuk didrop," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin meminta waktu selama 20 menit untuk menggelar rapat internal dan lobi-lobi Komisi III DPR dengan Menkumham.

Dalam RKUHP Pasal 418 ayat 1 menyebutkan laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Kategori 3.

Baca Juga: Fraksi PKS: Kami, PKB, PPP, dan PAN Mengusulkan LGBT Dipidana!

Pasal 418 ayat 2 disebutkan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan di pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori 4.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: