Pantau Flash
Presiden Jokowi Kecam Pernyataan Emmanuel Macron yang Hina Islam
1 Tahun Pengabdian, Mendes PDTT Peroleh Penghargaan IPB
FOOD HEROES DAY: Perkuat Inovasi untuk Pahlawan Pangan yang Semakin Tangguh
Depok Kembali Perpanjang Pembatasan Jam Operasional Pusat Perbelanjaan
Wisatawan Reaktif COVID-19 di Bogor Bertambah, dari Jakarta Paling Banyak

Temui Jokowi Bahas Draf Revisi UU KPK, Yasonna Bicara Dewan Pengawasan

Temui Jokowi Bahas Draf Revisi UU KPK, Yasonna Bicara Dewan Pengawasan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas draf revisi Undang-Undang tentang KPK.

"Saya diberikan draf revisi Undang-Undang KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu," kata Yasonna yang ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, pada Senin (9/9/2019).

Baca juga: Komisi III Mulai Lakukan Proses Fit And Proper Test 10 Capim KPK

Menurut dia, pemerintah akan mempelajari draf revisi undang-undang tersebut. Yasonna menjelaskan Presiden Jokowi mengarahkan pemerintah dalam mempelajari draf revisi itu harus berhati-hati.

Sementara terkait rencana pembentukan dewan pengawas KPK, Yasonna menilai setiap lembaga pemerintah perlu ada institusi pengawas. "Kita lihat saja. Semua institusi kan harus ada check and balance," ujar Yasonna.

Kendati demikian, Yasonna menjelaskan pemerintah masih akan mempertimbangkan perihal pembentukan tersebut. Yasonna menemui Presiden didampingi antara lain oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Sebelummya, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna pada 5 September 2019.

Baca juga: Polemik Revisi UU KPK, Pengamat: KPK Tidak Perlu Dewan Pengawas!

Baleg akan mempercepat pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 habis. Beberapa poin yang diajukan dalam revisi UU KPK antara lain mengenai kedudukan KPK disepakati berada pada tingkat eksekutif atau pemerintahan, status para pegawai KPK, pembentukan dewan pengawas dan kewenangan penyadapan KPK dilakukan setelah mendapat izin dari dewas,

Selain itu, KPK harus menghentikan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang tidak selesai dalam satu tahun atau dengan menerbitkan SP3. 

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: