Aplikasi Rukun Aplikasi Rukun
Pantau Flash
Kunjungi Tasta Tabanan Wildlife Park, Bamsoet Dukung Konservasi Flora Fauna
Ganggu Dominasi Duterte, Manny Pacquiao Akan Maju sebagai Capres Filipina
Deklarasikan Dukungan di Pilpres 2024, Sahabat Ganjar Siap Tempur di 17 Negara
Update COVID-19 Indonesia 19 September 2021, Kasus Aktif Turun 4.097, Sembuh Bertambah 6.186 Orang
Alhamdulillah Kabar Baik Lagi, Sebanyak 1.140.750 Dosis Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia

Tenang, Jangan Panik! Pemerintah Anggarkan Rp55,21 Triliun untuk Perpanjangan PPKM di Jawa-Bali

Headline
Tenang, Jangan Panik! Pemerintah Anggarkan Rp55,21 Triliun untuk Perpanjangan PPKM di Jawa-Bali Menteri Kordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/aa. (Handout Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

Pantau.com - Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp55,21 triliun dalam rangka perpanjangan PPKM level empat di Pulau Jawa Bali dan di 15 kabupaten/kota di luar Jawa Bali.

“Pemerintah juga mempersiapkan alokasi anggaran sebesar Rp55,21 triliun di mana anggaran ini terkait penambahan program ini,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring terkait PPKM, Rabu (21/7/2021).

Menko Airlangga menyebutkan anggaran tersebut digunakan untuk kartu sembako, diskon listrik, subsidi kuota internet, kartu prakerja, bantuan bulog, serta kartu sembako PPKM.

Baca juga:  DPR Dilanda COVID-19, 165 Orang Masih Dinyatakan Positif

Selain itu pemerintah juga menyiapkan insentif Rp1,2 juta untuk satu juta pelaku usaha mikro yakni warung dan pedagang kaki lima.

“Mekanismenya diatur dalam pedoman umum dan petunjuk teknis dan mekanisme penyaluran oleh TNI Polri berdasarkan pedoman umum petunjuk teknis yang dilakukan juga pendampingan oleh Kementerian Keuangan dan BPKP,” ujar Menko Airlangga.

Untuk calon penerima, lanjutnya, akan didata oleh Babinsa dan Bhabinkamtimbas berdasarkan data dari Dinas Kementerian Tenaga Kerja daerah. Pendataan akan berpatokan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah mendapatkan cleansing atau pembersihan data melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Tentunya diperlukan data terkait jenis usaha, lokasi usaha, NIK daripada pengusaha usaha mikro, dan tentunya ini menjadi bagian dari program selanjutnya dari pemerintah,” ujar Menko Airlangga.

Baca juga: Bantah Positif Covid-19, Bobby Nasution Jalani Isolasi Mandiri

Ia berharap mekanisme penyaluran bantuan untuk warung dan pedagang kali lima tersebut akan lebih sederhana dan pertanggungjawabannya akan dilakukan dalam bentuk tanda tangan penerima bantuan yang disertai dengan dokumentasi foto.

Adapun Presiden Joko Widodo mengumumkan untuk melanjutkan pemberlakuan PPKM level empat hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021 jika tren kasus COVID-19 terus mengalami penurunan.

Penerapan PPKM level empat tersebut berlaku untuk 122 kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali dan di 15 kabupaten /kota di luar Pulau Jawa-Bali.


Tim Pantau
Editor
Adryan N
Penulis
Adryan N

Berita Terkait: