Pantau Flash
Persib Bandung Perpanjang Kontrak Omid Nazari Satu Musim
Hafiz/Gloria Rebut Tiket Final Thailand Masters 2020
43 Narapidana Terima Remisi Imlek pada Tahun 2020
Trump Naikkan Tarif Produk Turunan Baja dan Alumunium Beberapa Negara
Winger Chelsea Gabung Inter Milan dengan Status Pinjaman

Terindikasi Korupsi, BPK Beri Rekomendasi ke Kemenpora Soal Dana Hibah

Terindikasi Korupsi, BPK Beri Rekomendasi ke Kemenpora Soal Dana Hibah Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara bersama Presiden Joko Widodo (Foto: Antara)

Pantau.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait mekanisme pemberian hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Hal itu dilakukan agar tak terjadi lagi kasus dugaan korupsi.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, bahwa hibah senanrnya boleh saja. Hanya saja, menurutnya misalnya KONI yang menerima dana hibah dari Kemenpora maka harus melalui mekanisme seperti bentuk satuan kerja.

"Hibah sih sebenarnya boleh saja tapi untuk KONI sebaiknya memakai satker (satuan kerja) sendiri, khusus, nanti BPK merekomendasikan soal itu," kata Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Baca Juga: Jumlah Uang Suap yang Ditilap Imam Nahrawi Melebihi Harta Kekayaannya

Moermahadi menyampaikan usulan ini saat menjawab pertanyaan wartawan terkait proses pemberian hibah dari Kemenpora kepada KONI yang telah menjerat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi sebagai tersangka penerimaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun untuk diketahui Imam Nahrowi ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018.

Imam diduga menerima suap dengan nilai total Rp26,5 miliar yang merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

"Ya, sebetulnya kan memang sistem pertanggungjawabannya itu harus disampaikan. Kemarin itu sebenarnya ketua KONI yang baru sempat menyampaikan juga, apakah nanti KONI itu dianggap sebagai satkernya Kemenpora, jadi nanti dia punya DIPA (Daftar Isian Perencanaan Anggaran) sendiri untuk menyelesaikan permasalahan itu, saya kira itu," tutur Moermahadi.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHS) semester I/2019 BPK, ada empat kementerian/lembaga pusat yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Empat lembaga tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korusi (KPK). Sedangkan lembaga yang mendapat 'disclaimer' atau Tidak Memberikan Opini adalah Badan Kemanan Laut (Bakamla).

"WDP Kemenpora itu tidak dikaitkan dengan (perkara suap) itu. Laporan keuangan sesuai dengan standar, kewajaran begitu kan? Jadi tidak dikaitkan dengan itu, tapi memang ada beberapa masalah pertanggungjawaban," tambah Moermahadi.

Baca Juga: Menpora Imam Nahrawi Resmi Jadi Tersangka Suap Kasus Dana Hibah

KPK menyatakan bahwa dugaan uang suap senilai Rp26,5 miliar tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Imam Nahrawi selaku Menpora dan pihak Iain yang terkait.

Adapun rinciannya dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui asisten pribadinya Miftahul Ulum yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar.

Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam selaku Menpora diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar. Atas penetapannya sebagai tersangka, Imam Nahrawi telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden pada hari ini.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Category
Nasional

Berita Terkait: