Pantau Flash
WADA Menyetujui Reformasi untuk Meningkatkan Representasi Atlet
Seorang Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pemukulan Perwira Polisi, Kemungkinan Bakal Ada Tersangka Tambahan
Kemenkes Perkirakan OTG dan Terkonfirmasi COVID-19 Capai 16 Juta Orang
Dinilai Berjasa Percepatan Vaksinasi Covid-19 dan Penurunan Tarif PCR, Menkes Budi Raih Penghargaan 'People Of The Year 2021'
Kominfo Imbau Waspada Hoaks COVID-19

Ternyata Pengusul Revisi UU KPK Adalah Lima Parpol Pendukung Jokowi

Headline
Ternyata Pengusul Revisi UU KPK Adalah Lima Parpol Pendukung Jokowi Gedung DPR (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan, bahwa ada enam anggota dewan dari fraksi berbeda di DPR RI yang menjadi pengusul revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

"Setahu saya ada sekitar 6 orang, yang jelas lintas fraksi. Fraksi itu kan ada 10, kalau pengusulnya ada 6 maksimal ada 6 fraksi," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga: Surati Jokowi Soal Revisi UU di DPR, KPK: Semoga Direnungkan

Hanya saja, Arsul enggan merinci siapa-siapa saja dan dari partai mana saja pengusul revisi UU KPK yang disetujui seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (5/9/2019).

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu angkat bicara mengenai pengusul revisi UU KPK. Ia justru mengaku dirinya menjadi satu dari enam pengusul revisi UU KPK kepada Badan Legislasi pada 3 September 2019.

Masinton juga menyebut nama lain yang turut mengusulkan revisi UU KPK, yang semuanya merupakan partai pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.

Menurut Masinton, pengusul revisi UU KPK di antaranya anggota Komisi III yang terdiri dari Taufiqulhadi (NasDem), Saiful Bahri (Golkar), dan Risa Marisa (PDIP). Selanjutnya ialah Ahmad Baidowi (PPP) dan Ibnu Multazam (PKB).

"Sekarang saya dan beberapa teman-teman saya kembali mengusulkan itu. Nah kemudian menjadi usulan inisiatif Baleg. Diambil oleh institusi Baleg," kata Masinton.

Ia menganggap tak ada yang salah atas usul anggota dewan untuk merevisi UU KPK. Menurutnya, itu merupakan hak konstitusi yang melekat pada anggota DPR RI.

Baca Juga: Soal Revisi UU KPK, Komisi III: Kenapa KPK Takut Diawasi?

"Ya anggota DPR kan memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan, melakukan usul inisiatif terhadap satu rancangan undang-undang, apa yang salah dengan itu? Itu tugas kontitusional saya, kewenangan konstitusional anggota DPR yang dipilih oleh rakyat," tandasnya.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: