Tersangka Suap Hakim MA: Sistem di Negara Ini Buruk, Semua Aspek Harus Keluarkan Uang

Headline
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti sejumlah uang dari operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). ANTARA/Benardy FerdiansyahPetugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti sejumlah uang dari operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Pantau – Yosep Parera, pengacara yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), mengakui perbuatannya.

Dia bersama rekannya sesama pengacara, Eko Suparno, mengaku memberikan suap agar Koperasi Simpan Pinjam Intidana dinyatakan pailit oleh hakim MA.

Menurutnya, hal itu dilakukan karena semua aspek di Indonesia memerlukan uang ‘pelicin’. Yosep pun mengklaim sebagai korban dari sistem yang berlaku saat ini.

“Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek sampai tingkat atas harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita,” ujar Yosep di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat dini hari (23/9/2022).

“Saya dan Mas Eko sebagai lawyer mengakui secara jujur menyerahkan uang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan,” Yosep menambahkan.

Setelah kasus ini terkuak, Yosep menyatakan siap mengungkap semua informasi yang diketahuinya kepada penyidik KPK. Dia siap kooperatif.

“Kami siap menerima hukumannya karena itu ketaatan kami. Kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia dihukum seberat-beratnya,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 tersangka termasuk Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati dalam kasus suap perkara MA.

Ketua KPK Firli Bahuri membeberkan ada enam tersangka sebagai penerima suap yang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Berikut ini para tersangkanya:

Sebagai Penerima:
– Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
– Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
– Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Redi, PNS Mahkamah Agung
– Albasri, PNS Mahkamah Agung

Selain itu, KPK juga menetapkan empat tersangka sebagai pemberi suap perkara MA. Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebagai Pemberi:
– Yosep Parera, Pengacara
– Eko Suparno, Pengacara
– Heryanto Tanaka, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
– Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

Dari kesepuluh tersangka itu, enam di antaranya langsung dilakukan penahanan. Keenam orang yang langsung ditahan itu adalah Elly Tri Pangestu, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Albasri, Yosep Parera, dan Eko Suparno.

“Terkait kebutuhan penyidikan, Tim Penyidik menahan para Tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022,” kata Firli.

Tim Pantau
Editor
Aries Setiawan