Tiga OTT KPK di Awal Tahun 2022

Headline
Pimpinan KPK mengumumkan penangkapan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin beserta lima orang lainnya dalam kasus dugaan suap. (Foto: Deni Hardimansyah/Pantau.com)Pimpinan KPK mengumumkan penangkapan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin beserta lima orang lainnya dalam kasus dugaan suap. (Foto: Deni Hardimansyah/Pantau.com)

Pantau.com – Dalam kurun waktu kurang dari sebulan di awal tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah melakukan tiga kali operasi tangkap tangan (OTT). Teranyar, KPK menangkap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dan lima orang lainnya dalam kasus suap di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Apa saja OTT di bulan Januari ini?

1. Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi dan kawan-kawan, Rabu, 5 Januari 2022. 

Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat. Selain Rahmat, KPK juga menjerat delapan tersangka lainnya.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pihaknya meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan setelah menemukan bukti permulaan yang cukup.

“KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka,” ujar Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 6, Januari 2022.

Delapan tersangka lain yakni, Camat Rawa Lumbu Makhfud Saifudin (MA), Direktur PT MAM Energindo Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi (SY). Mereka dijerat sebagai pihak pemberi.

Kemudian Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Kati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL). Mereka dijerat sebagai pihak penerima bersama Rahmat Effendi.

Baca selengkapnya: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Jadi Tersangka Suap dan Jual Beli Jabatan

2. Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) dan kawan-kawan, Rabu, 12 Januari 2022.

Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi pada pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

“Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi berikut bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, selanjutnya KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut, sebagai penerima AGM (Abdul Gafur Mas’ud), Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2018-2023,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2022.

Alex kemudian menjelaskan konstruksi perkara kasus yang melibatkan Bupati PPU. Pada tahun 2021, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mengagendakan beberapa proyek pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai kontrak sekitar Rp112 miliar.

Jumlah itu, kata Alex, untuk proyek multiyears peningkatan jalan Sotek hingga bukit Subur dengan nilai kontrak Rp58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar.

“Tersangka AGM (Abdul Gafur Mas’ud) juga diduga telah menerima uang tunai sejumlah Rp1 Miliar dari tersangka AZ (Achmad Zuhdi selaku pihak swasta) yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp64 Miliar di Kabupaten Penajam Paser Utara,” kata dia.

Baca selengkapnya: Resmi, KPK Tetapkan Bupati Penajam Paser Utara Jadi Tersangka Korupsi

3. Bupati Langkat, Sumatera Utara Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) dan kawan-kawan, Selasa, 18 Januari 2022.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 

Kelima tersangka penerima suap dalam kasus ini yaitu, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, Kepala Desa Balai Kasih yang merupakan saudara kandung Terbit Rencana, Iskandar PA, dan tiga orang swasta atau kontraktor, Marcos Surya Abdi, Shuhandra Citra, serta Isfi Syahfitra.

Sementara itu, seorang pemberi adalah Muara Perangin Angin yang merupakan pihak swasta atau kontraktor.

Baca selengkapnya: Bupati Langkat dan Adiknya Jadi Tersangka Suap, Begini Peran Mereka

Berharap ada efek jera

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari, 20 Januari 2022, berharap tidak ada lagi kasus korupsi ke depannya.

“KPK berharap dari rentetan kegiatan tangkap tangan pada beberapa pekan terakhir ini, karena ini yang ketiga di bulan Januari, kami berharap ini tidak akan terjadi kembali,” kata Ghufron.

Dari penangkapan demi penangkapan tersebut, Ghufron berharap, dapat memberikan efek jera sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak lagi melakukan korupsi.

“Agar jera dan takut untuk melakukan korupsi sehingga kami berharap Indonesia bisa benar-benar bebas dari korupsi,” ujar Ghufron.

Ghufron mengaku prihatin dengan masih banyaknya tindak pidana korupsi, apalagi melibatkan pejabat publik sebagai penyelenggara negara. “APBD yang semestinya pro rakyat, tetapi digunakan dengan niatan memperkaya diri,” kata Ghufron.

Tim Pantau
Editor
Aries Setiawan
Penulis
Aries Setiawan