Pantau Flash
Guru Besar UI: Kementan Wujudkan Transparansi dan Pemberantasan Korupsi
Bupati Situbondo Dadang Wigiarto Meninggal Dunia karena COVID-19
Dua Tersangka Kasus Edhy Prabowo Menyerahkan Diri ke KPK
Update COVID-19 RI: Ada 4.917 Kasus Baru dengan Total Positif 516.753
Wali Kota Depok Mohammad Idris Positif COVID-19

Tiga Pimpinan KPK Ajukan Uji Formil Revisi UU KPK ke MK

Tiga Pimpinan KPK Ajukan Uji Formil Revisi UU KPK ke MK Feri Amsari usai sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (9/12). (ANTARA FOTO/Dyah Dwi Astuti)

Pantau.com - Tiga Pimpinan KPK dan sejumlah pegiat antikorupsi secara resmi mengajukan uji formil terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Ini merupakan permohonan pengujian formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," ujar kuasa hukum pemohon Feri Amsari dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Tak Puas dengan Keputusan Hakim, Penggugat UU KPK Akan Lapor Dewan Etik

Pemohon mempertanyakan keabsahan secara prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut lantaran tidak sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Feri Amsari menyebut kuorum tidak terpenuhi saat rapat sidang paripurna mengenai UU Nomor 19 Tahun 2019.

"Dalam catatan kami, setidak-tidaknya tercatat 180-an anggota DPR yang tidak hadir dan menitipkan absennya sehingga seolah-olah terpenuhi kuorum sebesar 287 hingga 289 anggota dianggap hadir dalam persidangan itu," ungkapnya.

Pemohon mengklaim, sebagian besar anggota melakukan penitipan absen atau secara fisik tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR.

"Oleh karena itu, kami merasa tindakan anggota DPR membiarkan titip absen itu merusak segala prosedural pembentukan perundang-undangan sehingga aspirasi publik yang semestinya terwakili dari kehadiran mereka, menjadi terabaikan," tuturnya.

Pemohon juga menyoal tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK. Pemerintah hanya diwakili Menteri Hukum dan HAM serta Menteri PAN-RB dalam pembahasan dengan DPR.

Baca juga: KPK Lelang 10 Ponsel Koruptor, Ada yang Minat?

Untuk itu, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat.

Selain itu, juga menyatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, mengalami cacat formil dan cacat prosedural sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Bagaskara Isdiansyah

Berita Terkait: