Pantau Flash
Sri Mulyani: Diskon Harga Tiket Pesawat Bisa Mencapai 50 Persen
Komisi I DPR Setuju Pemerintah Terima Hibah Alutsista dari Amerika Serikat
Aljazair Umumkan Kasus Virus Korona Pertama di Negaranya
Hasil Liga Champion Semalam: Bayern Berpesta, Barca Tertahan
Tok! PT LIB Tak Izinkan Klub Disponsori Situs Judi hingga Rokok

Tjahjo-Yasonna Sepakat bahwa Perpres Bukan Intervensi KPK

Tjahjo-Yasonna Sepakat bahwa Perpres Bukan Intervensi KPK Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Yasonna Laoly, mengomentari soal Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang KPK.

Kekhawatiran bahwa Rancangan Perpres itu dapat mengintervensi kinerja KPK dianggap tidak mendasar karena sebetulnya Perpres itu adalah kewenangan pemerintah yang dibuat sesuai dengan koridor yang terdapat dalam UU Nomor 19/2019 tentang KPK.

"Perpres yang menjadi kewenangan kami, ada rancangan Perpres yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM termasuk juga rancangan Perpres yang Kemenpan-RB ajukan kepada Kementerian Keuangan, nantinya tentu akan ada pembahasan, yang penting pemerintah menjamin sesuai dengan koridor UU (KPK), dan koridor kami juga sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara," ujar Kumolo, ketika ditemui usai ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019).

Baca juga: Firli: Presiden Jokowi Tak Pernah Interventis KPK, Termasuk Dewan Pengawas

Ia menambahkan, kewenangan di luar koridor yang ditetapkan dalam UU KPK adalah kewenangan yang diberikan kepada pimpinan KPK untuk membuat sendiri aturannya.

Demikian pula menurut Laoly, yang menegaskan  tidak akan ada intervensi Presiden Joko Widodo terhadap KPK usai Perpres itu diterbitkan. 

"Oh, enggak, enggak ada (intervensi) itu," kata dia, saat menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan ziarah ke makam almarhum mantan Ketua MPR, Taufiq Kiemas.

Kendati begitu, ia tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait kapan Perpres itu akan diterbitkan.

Sebelumnya, rencana penerbitan Perpres KPK mendapat kritikan dari sejumlah pihak di antaranya dari Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid.

Menurutnya, isi Perpres seharusnya tidak dalam rangka untuk mengesankan dan menentukan posisi KPK di bawah lembaga Kepresidenan.

Baca juga: KPK Selamatkan Uang Negara Rp61,5 Triliun Sepanjang 2016-2019

Adapun anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menilai rancangan Peraturan Presiden terkait KPK merupakan langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.

"Sungguh logika yang salah dan mundur dalam pemberantasan korupsi, apalagi perilaku korup di lingkungan pemerintahan semakin menjadi-jadi termasuk di Pemda," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Category
Nasional