TNI AD Selidiki Dugaan Keterlibatan Dandim Jayawijaya Membantu Bupati Mamberamo Kabur

Headline
Danrem 172/PWY Brigjen TNI JO Sembiring. ANTARA/HO-Dokumen PribadiDanrem 172/PWY Brigjen TNI JO Sembiring. ANTARA/HO-Dokumen Pribadi

Pantau – Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih buron. Pelarian Ricky diduga dibantu sejumlah pihak, tak terkecuali oknum dari TNI.

Ada dugaan oknum TNI, Dandim 1702/Jayawijaya Letkol CPN Athenius Murib, terlibat dalam membantu pelarian Ricky.

Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI JO Sembiring menyatakan akan melakukan pendalaman terkait informasi keterlibatan anggota TNI dalam kaburnya tersangka korupsi.

“Apabila ada dugaan keterlibatan anggota TNI dalam membantu kaburnya Bupati Mamberamo Tengah RHP, maka akan dilakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku di TNI,” ujar Sembiring, Selasa (2/8/2022).

Sembiring menegaskan tidak akan melindungi para koruptor, termasuk anggotanya yang melindungi pelarian. TNI dalam penegakan kasus korupsi siap membantu pihak manapun.

“Sehingga adanya dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus pelarian Bupati Memberami tengah menjadi perhatian kami,” ucapnya.

Namun sampai saat ini, kata Sembiring, belum ditemukan keterlibatan anggotanya dalam pelarian Ricky.

Jika ada anggotanya terlibat, Sembiring menegaskan akan bertanggung jawab.

“Saya akan bertanggung jawab bila ada prajurit yang terlibat dalam kaburnya Bupati Mamteng RPH,” tegas Sembiring.

KPK bersurat ke KSAD

Atas dugaan keterlibatan anggota TNI dalam pelarian Bupati Mamberamo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyurati Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

“Saat ini kami juga telah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat TNI untuk bantuan menghadapkan anggotanya terkait permintaan keterangan oleh Tim Penyidik KPK,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (1/8/2022).

“Surat juga sudah kami kirimkan ke pihak TNI,” imbuhnya.

Ali mengatakan, koordinasi antara KPK dan TNI merupakan bentuk sinergitas aparat penegak hukum. Pihaknya berharap dengan adanya koordinasi itu, kepastian hukum bisa segara tercapai.

“Kami berharap dukungan dan bantuan dari pihak TNI sebagai bentuk sinergi penegak hukum guna percepatan penyelesaian perkara ini sehingga kepastian hukum segera terwujud,” kata dia.

Bukan cuma itu, Ali pun mengungkapkan KPK juga bersurat kepada pihak Gubernur Provinsi Papua. Dalam suratnya, lembaga antirasuah meminta Pemprov Papua turut membantu menemukan keberadaan Ricky.

“KPK juga telah berkirim surat ke pihak Gubernur Provinsi Papua sebagai bentuk informasi dan koordinasi sehingga pihak Pemprov Papua dapat turut membantu mencari keberadaan Tersangka dimaksud,” kata Ali.

Ali turut meyakinkan Gubernur Papua untuk tetap melakukan pemantauan roda pemerintahan di Pemkab Mamberamo Tengah. Sehingga, proses pemerintahan pasca kaburnya Ricky masih berjalan normal.

“Gubernur juga dapat memantau roda pemerintahan di Pemkab Mamberamo Tengah sehingga tetap berjalan normal,” jelas dia.

Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak telah resmi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 15 Juli silam.

Ali menegaskan pihaknya bakal terus melakukan upaya pencarian terhadap Ricky. Bukan cuma itu, penyidik juga masih terus mencecar pihak-pihak yang diduga mengetahui keberadaan Ricky.

KPK telah menetapkan Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi tahun 2013-2019 di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Ricky Ham Pagawak terakhir dilaporkan terlihat di sekitar pasar Skouw, Jayapura, perbatasan RI-PNG, Kamis (14/7) dan diduga melarikan diri ke PNG melalui jalan setapak antara Skouw (RI) -Wutung (PNG).

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Aries Setiawan