Pantau Flash
Jokowi Bakal Lantik Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri pada 27 Januari
Pimpinan MPR Dukung Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang
COVID-19 RI per 25 Januari: Total Kasus Positif Mencapai 999.256
Aneh tapi Nyata, Kisah Diki Jenggo yang Mati Suri Dua Kali Padahal Sempat Membusuk
LaporCovid-19: Ada 34 Pasien Covid Ditolak RS karena Penuh

Tok! RUU Pemasyarakatan Ditunda untuk Disahkan dalam Paripurna

Tok! RUU Pemasyarakatan Ditunda untuk Disahkan dalam Paripurna Gedung DPR (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - DPR RI secara resmi menyepakati untuk menunda pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau PAS. Keputusan itu diambil dalam pembahasan tingkat II yang dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna ke-10 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Adapun sebelum memutuskan untuk dilakukan ditunda, fraksi-fraksi terlebih dulu melakukan lobi-lobi berkenaan dengan adanya permintaan dari Presden Joko Widodo untuk menunda RUU PAS. Rapat paripurna kemudian diskors 15 menit untuk sesi lobi.

Baca Juga: RUU Pemasyarakatan Tak Jadi Disahkan Hari Ini

Setelah proses lobi dilakukan, Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah paripurna kembali dilanjutkan. Berdasarkan hasil lobi diketahui fraksi menyatakan sepakat untuk menunda pengesahan namun tetap ingin komisi terkait menyampaikam laporan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik.

"Meski kita menyetujui penundaan RUU PAS tapi lobi menyetujui sesuai jadwal memberikan pimpinan Komisi III dan panja untuk menyampaikan laporan sebagaimana biasa dan mengklarifikasi beberapa persoalan yang bekermbang. Lalu karena merupakan otoritas paripurna, paripuna yang akan memutuskan penundaan RUU PAS, demikian hasil lobi," kata Fahri.

Fahri yang bertugas memimpin rapat paripurna kemudian mengambil keputusan dengan menanyakan persetujuan kepada anggota dewan yang hadir.

"Apakah kita dapat menyetujui usulan penundaan itu?" tanya Fahri kemudian disambut dengan jawaban setuju serentak oleh para anggota dewan yang hadir dalam rapat.

Baca Juga: DPR Gelar Rapat Paripurna, Ini RUU yang Akan Disahkan

Lebih lanjut, dengan adanya kesepakatan untuk menunda RUU PAS ini maka Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang hadir sebagai perwakilan dari pemerintah tak perlu untuk menyampaikan pandangannya lagi soal RUU PAS.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: