Pantau Flash
Anies Tegaskan Tak Batasi Jumlah Kendaraan di Jalan saat Jakarta PSBB
Polda Metro Jaya: Tak Ada Penutupan Akses Keluar-Masuk Jakarta Selama PSBB
Kabar Duka, Penyanyi Glenn Fredly Meninggal Dunia
Kemenkes: Orang Terinfeksi COVID-19 Bisa Tularkan ke Hewan
Dua Komisioner Ombudsman RI Dinyatakan Sembuh dari COVID-19

Tolak Revisi UU yang Diketok DPR, Fraksi Gerindra: KPK Itu Siapa Sih?

Headline
Tolak Revisi UU yang Diketok DPR, Fraksi Gerindra: KPK Itu Siapa Sih? Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Semua fraksi di DPR kompak menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi usul inisiatif DPR RI. Namun lembaga antirasuah itu menolak revisi UU KPK.

Wakil Ketua Komisi III Fraksi Gerindra, Desmond Mahesa mengatakan, bahwa penentuan sebuah UU dilakukan direvisi atau tidak hal tersebut adalah kewenangan DPR dan Pemerintah. 

"KPK itu siapa sih? KPK itu pelaksana Undang-Undang, bukan pembuat Undang-Undang. Ini kan yang aneh KPK menolak, mereka bukan pembuat Undang-Undang. Masa pelaksana Undang-Undang menolak. Pemerintah dan DPR lah yang punya kapasitas melihat," kata Desmond, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Baca Juga: Kata Saut, Capim KPK Akan Ditantang Integritasnya Jika Sudah Terpilih

Untuk diketahui, salah satu poin yang akan direvisi dalam UU KPK terkait dengan penyadapan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK. Menurut Desmond, memang tidak ada struktur di internal KPK terkait dewan pengawas, yang ada hanyalah penasehat. Atas dasar itulah DPR akan melakukan perubahan di UU KPK tersebut.

"Pertanyaannya hari ini ada pengawas KPK enggak di sana? Penasehat dan pengawas itu akan kita konkritkan, akan kita clear-kan lebih konkrit. Ini yang nanti akan kita rumuskan saat debat di parlemen," ungkapnya.

Sementara ketika disinggung pengisian jabatan dewan pengawas KPK tersebut, Desmond menjewab bahwa dirinya tak bisa berandai-andai. Menyangkut hal tersebut, pihaknya perlu mendengar banyak masukan dari sejumlah pihak. "Kami juga Fraksi Partai Gerindra minta masukan kepada siapapun tentang yang paling layak menjadi pengawas KPK itu siapa," tandasnya.

Baca Juga: Komisi III: Insya Allah Fit And Proper Test Capim KPK Dilakukan Pekan Depan

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, tegas menolak revisi UU KPK yang akan dilakukan DPR RI. Saut menilai revisi itu ada implikasi negatif terhadap kinerja KPK. 

"Intinya, KPK masih tetap berpandangan pada ketika konsep awal 4 perubahan itu akan dibuat, yaitu menolak ya karena ada implikasi negatif pada kinerja KPK. Kalau perihal sadap, SP3, badan pengawas, status ASN pada pegawai KPK ujung keraguan itu pada ke-independenan KPK yang didebat banyak orang. Tapi sebagai law maker punya kerja itu wilayah legislatif, namun berdebat di naskah akademiknya akan lebih elegan membahas 4 hal perubahan itu," kata Saut.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: