Pantau Flash
Satgas Laporkan 5.910.921 Jiwa Warga Indonesia Telah Mendapatkan Vaksinasi Lengkap
Polisi Libatkan Interpol Buru Pria Mengaku Nabi ke-26
Kanada Kembali Laporkan Kasus Pembekuan Darah Akibat Vaksin AstraZeneca
Penerima Vaksin COVID-19 Bertambah 95.060 Menjadi Total 10.801.244 Orang
Fly Over Cakung Bakal Uji Coba Perdana pada 19 hingga 21 April

Upah per Jam Hanya untuk Pekerja Paruh Waktu, Kata Kemnaker

Headline
Upah per Jam Hanya untuk Pekerja Paruh Waktu, Kata Kemnaker Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H Al Bakki)

Pantau.com - Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bahwa pemberian upah per jam hanya berlaku untuk pekerja paruh waktu dengan waktu kerja tertentu.

"Jenis upah berdasarkan satuan waktu yang dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan perlindungan bagi pekerja paruh waktu melalui pengaturan upah per jam," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Tri Retno Isnaningsih dalam acara dialog virtual pada Selasa (2/3/2021).

Tri menjelaskan, menurut Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah per jam hanya hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu.

Baca juga: MUI Soal Investasi Miras: Kearifan Lokal Tidak Bisa Dijadikan Dalih Pelegalan

Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani menjelaskan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pekerja paruh waktu adalah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam sepekan atau kurang dari tujuh jam per hari.

Upah per jam bagi pekerja paruh waktu, menurut ketentuan dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

"Upah per jam itu dibayar atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, di mana dalam menyepakati tersebut tidak boleh kurang dari formula upah per jam," kata Dinar. 

Menurut formula yang tertuang dalam peraturan pemerintah, upah per jam sama dengan upah sebulan dibagi 126.

Baca juga: Peneliti Ungkap Perpres Miras Tidak Longgarkan Pembatasan Konsumsi Alkohol

Angka 126 itu, Dinar menjelaskan, merupakan rata-rata waktu kerja pekerja paruh waktu dalam setahun yaitu 52 minggu dikalikan 29 jam per minggu dibagi 12 bulan.

Ia mengemukakan bahwa formula penghitungan upah per jam dapat ditinjau kembali jika memang terjadi perubahan signifikan dalam median jam kerja pekerja paruh waktu.

Hasil peninjauan itu akan ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan hasil kajian Dewan Pengupahan Nasional.


Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: