Pantau Flash
Fraksi PKB Tuntut Kasus Jiwasraya Diselesaikan dalam Setahun
Bhayangkara FC Resmi Gaet Andik Vermansyah
Polisi Pasang Kamera E-TLE di Jalan Layang Kasablanka Sasar Pemotor
OJK Mau Dibubarkan, Pengamat: Masih Dibutuhkan Pelaku Industri
Rusia dan China Jalin Kerja Sama Kembangkan Vaksin Virus Korona

UU KPK Disahkan, Bagaimana Status Pegawai KPK?

UU KPK Disahkan, Bagaimana Status Pegawai KPK? Menpan RB Syafruddin saat hadiri pengesahan RUU KPK di DPR (Foto: Antara)

Pantau.com - Revisi UU KPK secara resmi sudah disahkan DPR dalam Rapat Paripurna. Salah poin revisi adalah mengatur kewajiban status ASN pegawai KPK.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam UU KPK tinggal diimplementasikan.

Baca Juga: Revisi UU KPK Dikebut dalam Semalam? Fahri Hamzah Angkat Bicara

"Tinggal kita implementasikan, tapi kan masih panjang, ada jeda waktu dua tahun (untuk implementasi ke dalam peraturan pemerintah)," kata Menpan di Komplek Parlemen, Senayan,  Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Syafruddin mengatakan, saat ini 70 persen pegawai KPK sudah aparatur sipil negara (ASN). Bagi yang belum, akan ditetapkan melalui mekanisme afirmasi.

Menurutnya, penetapan pegawai KPK sebagai ASN dengan harapan setelah pensiun pegawai KPK menerima uang pensiun sehingga seluruh pegawai yang bekerja untuk negara memiliki harapan hidup di masa tua.

Sebagaimana untuk diketahui, Pengaturan pegawai KPK sebagai ASN tercantum dalam pasal 24 Revisi UU KPK yang telah disetujui DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang (UU).

Dalam pasal tersebut disebutkan pegawai KPK merupakan anggota Korps Profesi Pegawai ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga: Pengamat: Jika Tolak Pimpinan Baru, Pegawai KPK Sama Saja Berpolitik

Karena itu, ketentuan tata cara pengangkatan pegawai KPK dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: