Pantau Flash
Menko Luhut: Sirkut Mandalika Akan Gaungkan Pariwisata Indonesia
Rupiah Diprediksi Positif Terbawa Kenaikan Mata Uang Kuat Asia
TNI AU Siapkan Tiga Pesawat untuk Evakuasi WNI dari Wuhan
Gagal Beli MU, Putra Mahkota Arab Saudi Akan Akuisisi Newcastle United
BNPB Kirim Ribuan Masker N65 untuk WNI di China

UU KPK Disahkan, Ini Catatan Fraksi Gerindra Soal Keberadaan Dewan Pengawas

UU KPK Disahkan, Ini Catatan Fraksi Gerindra Soal Keberadaan Dewan Pengawas Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Fraksi Partai Gerindra di DPR menjadi salah satu fraksi di DPR yang memberikan catatan terkait dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). 

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Edhy Prabowo mengungkapkan, catatan frakasi Gerindra adalah keberatan jika Dewan Pengawas untuk KPK dipilih tunggal oleh Presiden. Memang untuk diketahui dalam revisi UU KPK salah satu yang menjadi sorotan terkait dengan keberadaan Dewan Pengawan KPK.

Baca Juga: Ketua Baleg Tegaskan Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU KPK Dibawa ke Paripurna

Menurut Edhy, Partai Gerindra memandang kalau dewan pengawas tersebut seharusnya dipilih oleh lembaga independen.

"Kami hanya menyampaikan keberatan kami terkait dewas yang ditunjuk langsung tanpa dipilih lembaga independen," ujar Edhy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Sebenarnya Edhy mengungkapkan, selama proses pembahasan revisi UU 30/2002 tentang KPK hingga disahkan hari ini partai Gerindra berpandangan positif bahwa hal itu untuk menguatkan KPK.

Akan tetapi menurutnya, setelah putusan bahwa dewan pengawas dipilih tunggal oleh Presiden, Partai Gerindra tak bertanggung jawab jika hal tersebut akan disalah gunakan ke depannya.

"Kami tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan semangat penguatan KPK itu sendiri yang ujungnya nanti justru malah melemahkan," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra, Desmond Mahesa mengatakan, jika dewan pengawas diangkat oleh presiden seorang nantinya akan ada dua lembaga dan lembaga KPK menajadi administratif.

Baca Juga: Revisi UU KPK Dikebut dalam Semalam? Fahri Hamzah Angkat Bicara

"Berarti ada administratif pimpinan KPK untuk melakukan penyadapan. Ada surat menyurat izin prizinan. Berarti bisa ditolak. Kalau ini ditolak berarti ini kan melamahkan KPK, gerindra mengusulkan harusnya presiden memilih 2, dpr 2, satunya dari unsur pimpinan kpk, ketua kpk exoposiu dewan pengawas, jadi tidak ada administratif. Tidak ada dua kantor," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, DPR RI secara resmi telah mengesahkan RUU KPK menjadi UU KPK dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: