Pantau Flash
Terima Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Bamsoet Dorong Kerja Sama Pengadaan Vaksin Covid-19
Erick Thohir Sebut Vaksin Mandiri Akan Dilakukan Setelah 1-2 Bulan Vaksin Gratis Diberikan
Muhammadiyah Komitmen Dorong Ekonomi Pancasila
Tatanen di Bale Atikan Proyeksi Tata Kelola Kemandirian Pangan di Purwakarta
Bertambah 12.568, Kasus Positif COVID-19 di RI Jadi 939.948 per 20 Januari

UU KPK Disahkan, Moeldoko Tegaskan Jokowi Komitmen Berantas Korupsi

UU KPK Disahkan, Moeldoko Tegaskan Jokowi Komitmen Berantas Korupsi Moeldoko bersama dengan Presiden Joko Widodo (Foto: Antara)

Pantau.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Presiden Joko Widodo tetap berkomitmen memberantas korupsi setelah kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau pemerintah tidak berkomitmen, mungkin tidak banyak koreksi. Buktinya banyak koreksi pemerintah untuk memberikan masukan revisi itu," kata Moeldoko yang ditemui di gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Baca Juga: Laode: Revisi UU KPK Lumpuhkan Penindakan KPK!

Menurutnya, revisi UU KPK sudah selesai dilakukan oleh DPR RI melalui proses panjang. Selain itu juga ia meminta rakyat Indonesia mengawasi perkembangan pemberantasan korupsi setelah UU tentang KPK disahkan dan dijalankan.

"Karena ini produk hukum yang dihasilkan oleh DPR, semua masyarakat Indonesia bisa melihat perkembangan ke depan seperti apa," ungkapnya.

Moeldoko menilai KPK semestinya berdialog sejak awal penyusunan revisi UU KPK bersama DPR RI melalui proses politik.

"Pada dasarnya Presiden bertemu dengan siapa saja terbuka. Bukan hanya dengan KPK. Presiden itu setiap saat menerima tamu dari segala penjuru, oke-oke saja nggak ada masalah, apalagi dari KPK," kata Moeldoko terkait rencana pertemuan Jokowi dengan pimpinan KPK.

Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah menyetujui pengesahan revisi UU KPK dalam Rapat Paripurna ke-9 di DPR RI pada Selasa siang.

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan pandangan bahwa diperlukan pembaharuan hukum agar tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif dan dapat mencegah kerugian negara lebih besar.

Beberapa materi pokok revisi UU KPK antara lain penyadapan melalui izin Dewan Pengawas KPK, penghentian penyidikan dan penuntutan yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal dua tahun.

Baca Juga: UU KPK Disahkan, Ini Catatan Fraksi Gerindra Soal Keberadaan Dewan Pengawas

Selain itu status kepegawaian KPK sebagai ASN dan pembentukan dewan pengawas yang diusulkan Presiden dan dipilih oleh DPR RI. 

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: