Pantau Flash
Pemerintah Optimistis Investasi Listrik Meningkat 39 Miliar Dolar
Erick Thohir Berencana Tutup 5 Anak Usaha Garuda Indonesia
BI Targetkan Pertumbuhan Kredit 2020 di Kisaran 9-11 Persen
11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu Akan Rampung di 2020
Gilas Persija 4-1, Persebaya Juara Piala Gubernur Jatim 2020

Waketum Gerindra: Mari Kita Kepung DPR-Istana Tolak Revisi UU KPK

Headline
Waketum Gerindra: Mari Kita Kepung DPR-Istana Tolak Revisi UU KPK Gedung KPK. (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menyebutkan, rencana DPR dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ditolak secara total oleh semua masyarakat Indonesia yang ingin pemerintahannya bersih dari korupsi.

"UU KPK yang saat ini sudah sangat tepat dalam usaha KPK membabat habis virus-virus kejahatan korupsi yang selama ini mengerogoti uang negara. Uang negara ini seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Komisi III: Kami Harap Presiden Segera Kirim Surat Soal RUU KPK

Menurut dia, dengan total APBN yang dalam lima tahun ini melebihi Rp2.500 triliun, kalau saja tidak dikorup, masyarakat Indonesia bisa menikmati kesejahteraannya dengan pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen, dan tidak perlu terjadi defisit BPJS Kesehatan.

"Nah, jika revisi UU KPK yang akan dilakukan DPR dan pemerintah yang tujuannya melemahkan KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi, maka akan berdampak pada tumbuhnya virus menjadi monster korup di Indonesia," kata Arief.

Ia menjelaskan, hal ini berbahaya karena APBN akan bocor hingga 50 persen lantaran dikorupsi para oknum anggota legislatif dan eksekutif. "Revisi UU KPK bertujuan agar mereka mudah melakukan perampokan uang negara selama ini," ujar Arief.

Baca juga: Sindir Pimpinan KPK, Desmond: Mereka Brengsek Apa Bedanya dengan DPR!

Sebab, ada clausul dalam draft UU KPK nantinya yang akan memberikan hak kekebalan hukum bagi para anggota legislatif dan eksekutif jika terdeteksi adanya korupsi yang melibatkan oknum legislatif dan eksekutif serta akan menambah pasal agar KPK bisa memberikan SP3 bagi seseorang yang terlibat korupsi.

"Nah, seluruh elemen masyarakat dari berbagai kalangan, baik buruh, tani, nelayan, santri mari kita kepung DPR RI dan Istana untuk menolak revisi UU KPK yang akan digunakan untuk merampok uang negara nantinya," ucap Arief.

"Kita akan berikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan revisi UU KPK, karena revisi UU KPK itu sebagai upaya untuk mengagalkan Joko Widodo dalam menciptakan pemerintahan yang bersih," demikian Arief Poyuono.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta
Category
Nasional

Berita Terkait: