Pantau Flash
Polisi Siapkan Skenario One Way-Contraflow Antisipasi Libur Panjang
Total Kasus Positif COVID-19 di Indonesia Mencapai 392.934 per 26 Oktober
Presiden Jokowi Minta Pengadaan Vaksin COVID-19 Tidak Tergesa-gesa
Ada Rencana Aksi Demo saat Libur Panjang 28-30 Oktober 2020
BPPTKG: Waktu Erupsi Gunung Merapi Semakin Dekat

Waketum Gerindra Sebut Ada Dana untuk Lemahkan KPK, Masinton: Sampah!

Waketum Gerindra Sebut Ada Dana untuk Lemahkan KPK, Masinton: Sampah! Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu (Foto: Antara)

Pantau.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan, bahwa ada dana besar ratusan miliar yang ia sebut berasal dari pemain proyek pemerintahan, BUMN, mafia Migas, dan tambang korup untuk menyukseskan Revisi UU KPK di DPR.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, mengatakan apa yang dikatakan Poyuono hanya pernyataan sampah. Ia menepis bahwa ada dana yang dikuncurkan sejumlah pihak untuk lancarnya revisi UU KPK.

Baca Juga: Waketum Gerindra: Ada Dana Ratusan Miliar untuk Lemahkan KPK!

"Enggak (ada kucuran dana). Jadi enggak mau nanggapi, enggak mau nanggapi tudingan sampah," kata Masinton kepada wartawan, Jumat (13/9/2019).

Masinton mengaku dirinya sudah kenal lama dan tahu setiap kelakuan yang dilakukan Poyuono. Menurutnya pernyataan Poyuono selama ini tidak pernah terbukti.

"Gini saya sudah kenal lama dengan Arief Poyuono. Sejak kapan informasinya benar. Sejak kapan informasi dari dia itu ada yang benar. Itu kan cuma informasi sampah semua," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Poyuono kembali memberikan pernyataan kontroversial terkait dengan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Kali ini Poyuono mengungkapkan, bahwa ada dana besar ratusan miliar yang ia sebut berasal dari pemain proyek pemerintahan, BUMN, mafia Migas, dan tambang korup untuk menyukseskan Revisi UU KPK di DPR.

Baca Juga: Waketum Gerindra: Mari Kita Kepung DPR-Istana Tolak Revisi UU KPK

"Dana tersebut  dialirkan kepada oknum-oknum anggota DPR RI di Senayan serta oknum pejabat eksekutif, para pakar hukum pro pelemahan KPK yang bersama sama menyusun revisi UU KPK yang tujuannya akan melemahkan pemberantasan korupsi oleh KPK," kata Poyuono dalam keterangan tertulisnya yang diterima Pantau.com, Kamis (12/9/2019).

Tak hanya itu, bahkan Poyuono menduga dana tersebut dipakai juga untuk menggelar aksi bayaran guna seolah-olah aksi ini mendukung adanya Revisi UU KPK.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: