Pantau Flash
Jakarta sebagai Kota Terbaik Dunia dalam STA 2021, Anies: Alhamdulillah
Presiden Jokowi Kecam Pernyataan Emmanuel Macron yang Hina Islam
1 Tahun Pengabdian, Mendes PDTT Peroleh Penghargaan IPB
FOOD HEROES DAY: Perkuat Inovasi untuk Pahlawan Pangan yang Semakin Tangguh
Depok Kembali Perpanjang Pembatasan Jam Operasional Pusat Perbelanjaan

Wakil Ketua KPK: MenkumHAM Telah Berbohong!

Headline
Wakil Ketua KPK: MenkumHAM Telah Berbohong! Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Pantau.com - Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan, bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna H Laoly telah berbohong soal akan mempertemukan KPK dengan DPR untuk membahas revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Baca Juga: UU KPK Disahkan, Moeldoko Tegaskan Jokowi Komitmen Berantas Korupsi

"Pak Laoly berjanji akan mengundang KPK saat pembahasan di DPR, tapi Pak Laoly juga tidak memenuhi janji tersebut," kata Laode melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Ia mengatakan, Yasonna pun berbohong telah berdiskusi dengan pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif terkait pembahasan revisi UU KPK tersebut di kantor Kemenkumham pada Kamis, 12 September 2019.

"Pak Laoly tidak perlu membuat narasi baru dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Saya yakin beliau bertuhan, jadi sebaiknya jujur saja," ungkapnya.

Yasonna sebelumnya menyatakan bahwa ia sudah berdiskusi dengan Agus Rahardjo dan Laode M Syarif sehingga dan membantah KPK tidak pernah dilibatkan dalam revisi UU tersebut.

"Adalah benar, saya dan Pak Agus Rahardjo ditemani Pak Pahala Nainggolan dan Pak Rasamala Aritonang (Biro Hukum) pergi menemui Pak Laoly untuk meminta DIM (Daftar Isian Masalah) yang disampaikan Pemerintah kepada DPR, tapi Pak Laoly tidak memberikan DIM tersebut kepada kami," tegas Laode.

Laode menyebut, ia sudah meminta Yasonna Laoly untuk membahas DIM tersebut dengan KPK sebelum Pemerintah mengambil sikap akhir karena detail DIM yang dibahas tidak pernah dibahas bersama KPK.

Baca Juga: Laode: Revisi UU KPK Lumpuhkan Penindakan KPK!

"Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 10 menitan tersebut, Pak Laoly juga mengatakan bahwa konsultasi publik tidak dibutuhkan lagi karena pemerintah telah mendapatkan masukan yang cukup," tandasnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: