Wakil Ketua KPK Tahu Ongkos jadi Bupati Rp30 M-Gubernur Rp100 M, Solusinya Apa?

Headline
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memberikan keterangan pers terkait kasus Bupati Penajam Paser Utara. (Foto: Deni Hardimansyah/Pantau.com)Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memberikan keterangan pers terkait kasus Bupati Penajam Paser Utara. (Foto: Deni Hardimansyah/Pantau.com)

Pantau – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebutkan bahwa biaya politik di Indonesia sangat mahal. Marwata juga mengetahui ongkos politik yang dikeluarkan para calon pejabat publik di berbagai level.

“KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis. Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar,” kata Marwata seperti dilansir dari Antara, Kamis (30/6/2022).

Hal tersebut dikatakannya saat memberi sambutan dalam pembekalan antikorupsi kepada Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) beserta 54 pengurus Partai Hanura dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta.

Marwata juga menyadari para calon pejabat publik itu memiliki sponsor untuk bisa mendapatkan ongkos politik. Pun disadari oleh Marwata sponsor itu tidak gratis.

Misalnya, kata dia, perusahaan kontraktor menyumbang sang calon maju dalam pilkada. Ketika sang calon tersebut terpilih maka akan ditagih “jatah proyek” di pemerintahannya.

“Kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan. Yang seperti ini akan runyam karena sudah dipesan di awal, bahkan mulai dari perencanaan proyeknya, kegiatannya, lelangnya, dan harga yang terbentuk juga pasti tidak bener,” ujar Marwata.

Namun Marwata dan KPK ingin para calon pejabat publik ini tetap memegang teguh prinsip antikorupsi. KPK sejauh ini sekadar memberikan pembekalan dan pemahaman soal nilai-nilai integritas serta meneken pakta integritas.

“Pakta Integritas yang telah ditandatangani semoga tidak hanya di atas kertas tetapi betul-betul diimplementasikan setiap menduduki jabatan,” kata Marwata.

Lebih lanjut, kata dia, KPK pun akan terus memandu dan memonitor kinerja para pejabat atau penyelenggara negara. Jika patuh dan berkomitmen integritas pasti tidak akan tersandung korupsi.

Namun apakah pembekalan ini sebanding dengan ongkos politik yang sangat disadari super mahal itu?

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Reporter
Tim Redaksi
Editor
Muhammad Rodhi