Wapres Ma’ruf Minta Seluruh Pemda Kembangkan Mal Pelayanan Publik

Wakil Presiden Ma'ruf Amin kunjungan kerja ke mal pelayanan publik Banyuwangi. Kamis (21/10/2021). ANTARA/HO-Humas Pemkab BanyuwangiWakil Presiden Ma'ruf Amin kunjungan kerja ke mal pelayanan publik Banyuwangi. Kamis (21/10/2021). ANTARA/HO-Humas Pemkab Banyuwangi

Pantau.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) mengembangkan Mal Pelayanan Publik sebagai sistem pelayanan publik terpadu untuk melayani keperluan masyarakat.

“Kita harapkan seperti di semua kabupaten dan kota punya model Mal Pelayanan Publik,” kata Wapres Ma’ruf dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wapres (BPMI Setwapres), Jumat (22/10/2021).

Keberadaan Mal Pelayanan Publik di setiap institusi pemerintahan tersebut dapat didukung dengan adanya lounge pelayanan publik, pasar pelayanan publik dan pusat pelatihan pemberdayaan masyarakat, kata Wapres.

Baca juga: Patut Diacungi Jempol! Ekonomi Syariah Indonesia Peringkat 4 Dunia, Presiden Jokowi Beri Pesan Khusus

Dengan penyediaan pelayanan publik terpadu itu pula, masyarakat dapat semakin mudah dalam mengurus berbagai keperluan yang berkaitan dengan pemerintahan. “Jadi ini mempercepat, memperpendek, mempermudah dan menghindarkan dari ada pungutan liar,” kata Wapres menegaskan.

Terkait pembangunan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi, Wapres mengapresiasi dan berharap kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Timur dapat mengembangkan hal serupa.

“Bahkan saya dengar tadi sudah ada pasar pelayanan publik di pasar dan juga kampung nelayan atau di tempat pelayanan, sehingga masyarakat tidak harus datang ke ibu kota kabupaten, di tempatnya sudah bisa,” ujarnya.

Baca juga: Satgas Sebut Covid di Indonesia Menurun Justru di Saat Kasus Positif Dunia Naik, 2 Negara Tetangga Turut Disinggung

Selain peningkatan kualitas pelayanan publik, Wapres juga meminta seluruh instansi pemerintahan di daerah melakukan pemutakhiran data untuk menuju satu data terpadu.

“Data dari, misalnya, UMKM, data orang miskin, data siapa yang harus memperoleh bantuan sosial. Jadi ini kita Indonesia sedang menuju satu data dan sedang kita melakukan apa yang kita sebut dengan validasi data,” ujar Wapres.

rn

Tim Pantau
Editor
Adryan N
Penulis
Adryan N