Pantau Flash
Sri Mulyani Usul Minuman Manis dalam Kemasan Jadi Objek Cukai
Wabah Virus Korona Dongkrak Harga Emas ke Level Tertinggi
Ketua DPRD Sebut Surat Anies Baswedan Soal Formula E Ilegal
Freeport Keluarkan Kocek 600 Juta Dolar AS untuk Bangun Smelter
Victoria Keluarkan Peringatan Berhati-hati Terhadap WNI Terkait Korona

Wiranto Soal Kerusuhan Papua: Pelaku Jangan Digeneralisasi

Headline
Wiranto Soal Kerusuhan Papua: Pelaku Jangan Digeneralisasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pelaku tindakan rasial merupakan oknum dan meminta masyarakat Papua tidak menggeneralisasi hal itu dilakukan satu suku lain.

"Kita pisahkan oknum yang kurang ajar--tentu nanti ada tindakan hukum--tetapi jangan kemudian digeneralisasi bahwa penghinaan suku lain kepada Suku Papua," tutur Wiranto dalam kunjungan pascakericuhan di Manokwari, Papua Barat.

Baca juga: Mendagri Minta Gubernur Jatim, Papua, dan Papua Barat Bertemu, Ada apa?

Menurut dia, dalam zaman kebebasan, orang dapat berkata sesuka hatinya, tetapi ia menegaskan pelaku merupakan oknum.

Kericuhan yang terjadi di sejumlah daerah di Papua Barat dan Papua karena keberatan dengan tindakan rasial di Surabaya dan Malang dikatakannya menjadi pelajaran yang penting untuk diperhatikan agar ke depan tidak ada lagi saling cerca antarsuku.

"Kita sudah menjadi Bangsa Indonesia. Ke depan jangan berikan ruang kepada orang-orang seenaknya menghina yang menimbulkan kekacauan, kebencian. Ini yang harus kita hadapi bersama," tutur dia.

Baca juga: Jokowi: Undang Tokoh Papua ke Istana dan Tindak Tegas Diskriminasi

Pernyataan Wiranto tersebut menanggapi staf ahli Gubernur Papua Barat, George Celcius Auparay, yang mengaku sakit hati atas penghinaan terhadap Suku Papua. Ia mengatakan permintaan maaf akan percuma apabila insiden itu berulang lagi di masa mendatang.

"Kita sudah sepakat satu bangsa. Kalau satu bangsa kenapa diperlakukan kaya begini," ucap George.

Mantan sekda Papua Barat itu pun mengusulkan agar dibuat keppres yang mengatur tindakan rasial terhadap Suku Papua. Ada pun untuk menjamin tidak terjadinya konflik dan diskriminasi, Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta
Category
Nasional

Berita Terkait: