Pantau Flash
Kemenperin Berkomitmen Kawal Investasi di Indonesia
Nissan Pastikan Tutup Pabrik di Indonesia
Pemerintah Segera Terbitkan Protokol Latihan dan Kompetisi Olahraga
Dinkes Jakpus Pendatang Tanpa SIKM Harus Tes Swab Biaya Sendiri
Upacara Tetap Digelar di Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

Wiranto Tegaskan Tuntutan Referendum Papua Tak Perlu Lagi Digaungkan

Wiranto Tegaskan Tuntutan Referendum Papua Tak Perlu Lagi Digaungkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menilai tuntutan untuk melakukan referendum terhadap Papua merupakan hal yang tidak tepat. Pasalnya ia menegaskan bahwa Papua adalah bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tuntutan referendum saya kira sudah pada tidak pada tempatnya. Tuntutan referendum itu saya kira tak lagi harus disampaikan karena apa? NKRI sudah final. New York agreement yang pernah dilaksanakan di tahun 60-an itu sudah mengisyaratkan bahwa Irian Barat waktu itu sekarang Papua dan Papua Barat, sudah sah menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga NKRI sudah final, NKRI harga mati termasuk Papua dan Papua Barat," tegas Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Baca Juga: Demo Anarkis di Jayapura Berujung Gas Air Mata, Mobil Dandim Dirusak Massa

Wiranto melanjutkan, referendum hanya berlaku terhadap satu negara terjajah yang diminta untuk memilih merdeka atau bergabung dengan negara penjajah. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak berlaku untuk Papua dan Papua Barat.

"Tapi Papua dan Papua Barat ini kan wilayah yang sah dari Republik Indonesia. Jadi saya kira referendum itu sudah tidak lagi perlu untuk dikemukakan lagi," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, ratusan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa Papua yang sedang belajar sejumlah daerah Indonesia untuk pulang ke Bumi Cendrawasih.

Karenanya, mereka meminta Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk mengatur eksodus tersebut.

Hal itu menjadi salah satu tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Mabes TNI dan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 28 Agustus 2019.

Baca Juga: Mahasiswa Papua di Australia Semakin Tertekan, NKRI Dikhawatirkan

Mereka juga menolak otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Mereka hanya meminta referendum dan memisahkan diri dari NKRI.

"Kami hari ini bukan untuk tuntutan otonomi khusus, kami menolak itu, kami hanya minta referendum," tegas Ambrosius.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: