Pantau – Calon presiden dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan, menyatakan ada menteri koordinator yang mau mengubah konstitusi. Tapi ia tidak menyebut identitas sang menko secara jelas.

Terkait hal tersebut, juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, pun angkat bicara. Dia menyebut pernyataan Anies adalah teka-teki.

“Ya ini teka-teki yang harus bangsa Indonesia pecahkan bersama,” kata Jodi saat dihubungi, Sabtu (18/3/2023).

Indonesia Tak Butuh Teka-teki

Tapi sayangnya, ia menyampaikan bahwa bangsa ini tidak membutuhkan teka-teki.

“Ke depan yang Indonesia butuhkan itu adalah keberlanjutan, kejelasan, bukan teka-teki,” kata dia.

Jodi pun mengaku sudah mengecek Google soal siapa menko yang mau mengubah konstitusi. Ia tak menemukan jawaban.

“Di Google juga nggak ada kok Menko yang bilang mau ubah konstitusi,” katanya.

Dari penelusuran Pantau.com, Luhut pernah menyampaikan usulan soal penundaan pemilu. Dia mengaku punya big data, 110 juta rakyat, yang mendukung usul tersebut.

Selain itu, ia juga mengaku mendengar aspirasi soal penundaan pemilu. Ia mengklaim banyak yang bertanya ke dirinya, kenapa harus menghabiskan uang yang banyak untuk menggelar pemilu.

Padahal, Indonesia saat ini dalam kondisi damai. Jadi tidak memerlukan pergantian pemimpin.