Pantau.com - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera ikut berkomentar menanggapi isu bahwa politisi PDI Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menempati posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Mardani mengatakan, Menjadi Komisaris atau Direksi di sebuah BUMN ada aturannya. Menurutnya, kalau aturan diikuti, siapa pun berhak untuk menempati posisi tersebut.
Baca Juga: Soal Ahok Jadi Bos BUMN, Begini Tanggapan Sandiaga
Mardani mengatakan, status Ahok sebagai anggota dalam partai politik bertentangan dengan aturan terkait pemilihan komisaris atau direksi BUMN. Ia menilai, aturan tersebut dibuat untuk menjaga agar tidak ada konflik kepentingan di dalam BUMN.
"Ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul-betul untuk kepentingan bangsa, rakyat, dan negara," katanya Mardani saat ditemui dalam Rapat Koordinasi Nasional PKS di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Oleh karena itu, Mardani mempertanyakan kepatutan seorang anggota parpol tertentu menjabat jabatan di BUMN.
Mardani menyarankan agar Ahok tetap konsisten di jalur politik saja, jangan berpindah ke jalur di luar politik.
"Nanti kalau dia melepaskan anggotanya, menurut saya, berjuang konsisten saja. Kalau mau jalur politik ya di jalur politik. Jangan di jalur yang lain," tuturnya.
Lebih lanjut menurutnya nanti teman-teman di DPR khususnya di Komisi VI akan mempertanyakan terkait dengan kabar Ahok akan duduki jabatan di salah satu BUMN.
Baca Juga: PKS Gelar Rakornas Hari Ini, Tegaskan Posisi sebagai Oposisi
"Menurut saya, teman-teman di Komisi VI pasti akan mempertanyakan itu," tandasnya.
Komisi VI DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang perindustrian, perdagangan, standarisasi nasional, investasi, BUMN, serta Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
