Pantau.com - Hasil survei hingga hasil quick count sejumlah lembaga survei kerap kali dituding hanya menyampaikan data bohong atau hanya untuk melakukan propaganda atau menggiring opini masyarakat. Salah satu kubu yang tak percaya lembaga survei dan quick count yakni pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi.
Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) angkat bicara dan menggelar 'Ekspos Data Hasil Quick Count'. Lembaga survei yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, di antaranya Charta Politika, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Indikator, Cyrus Network, Indo Barometer, Konsepindo, Populi Center, dan Poltracking.
Ketua Umum Persepi Philips J Vermonte menjelaskan bahwa memang secara seluruh lembaga survei tidak pernah menyatakan bahwa hasil quick count-nya adalah hasil resmi. Menurutnya, hasil itu juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Aktivitas quick count dan exit poll adalah legal dan bisa dibilang difasilitasi dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Yang tidak boleh adalah menyiarkan sebelum jam 15.00 WIB sore. Seluruhnya difasilitasi oleh hukum dan tidak melanggar apapun," kata Philips di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2019.
Baca juga: Dituding Hanya Menipu, Lembaga Survei: Data Quick Count Tidak Menipu!
Dalam acara ini, Ketua Persepi itu menegaskan bahwa hasil quick count maupun exit poll itu dilakukan secara sainstifik dengan metode dan mekanisme yang tidak abal-abal. Untuk itu, dalam acara ini pihaknya membuka semacam booth lembaga survei untuk secara transparan membeberkan seluruh metodologi, manajemen, proses pelaksanaan, hingga ekspos data quick count.
"Quick count dan exit poll itu sainstifik, metodenya establish, dan memiliki mekanisme yang tidak abal-abal. Bentuknya adalah partisipasi publik dan bila diminta buka data, kami buka. Tapi sekarang yang minta buka data, mau buka data juga enggak?" ungkapnya.
Persepi sendiri selalu melakukan evaluasi bersama lembaga survei, baik yang menjadi anggota atau pun tamu undangan. Saat kasus 2014 lalu, ada 10 lembaga survei yang berpartisipasi dalam quick count dan tiga di antaranya menghasilkan persentasi tinggi untuk calon presiden Prabowo Subianto.
"Waktu itu 2014, tujuh lembaga persentase Jokowi unggul, tiga lembaga Prabowo. Persepsi mengadakan audit dan semua hadir untuk audit, sementara tiga ini tidak mau hadir untuk audit," tandasnya.
Baca juga: Indo Barometer Siap Pertanggungjawabkan Hasil Quick Count Pemilu 2019
Sementara itu, ditemui di tempat yang sama Direktur Charta Politika, Yunarto mengatakan, tudingan peggiringan opini bahwa KPU akan menyamakan hasil hitungnya dengan quick count, menurutnya sama sekali tidak berdasar secara keilmuan.
"Pihak yang sudah berani menyebutkan angka ke publik, kami juga mengimbau keterbukaan informasi sehingga publik tidak dibingungkan oleh klaim. Ini transparansi agar publik bisa melihat apakah kami sudah menjalankan sesuai prosedur. Semoga kita bisa mendapatkan hal yang lebih terang di sini," katanya.
Kemudian, Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, secara historis quick count merupakan alat kontrol dari adanya berbagai macam kecurangan-kecurangan.
"Jadi kita bangsa Indonesia dihadapkan kenyataan bukan hanya pemilu yang lama, tapi perhitungannya juga lama. Baru 22 Mei, kenapa lama, karena proses perhitungannya bertingkat-tingkat. Di situlah quick count berguna, supaya ada data pembanding KPU. Sehingga KPU bisa menangani adanya pencurian suara," pungkasnya.
- Penulis :
- Rifeni
