Pantau.com - Sebagian korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sampai sekarang masih menunggu kepastian dana bantuan yang dijanjikan pemerintah.
"Kami masih menunggu dana yang pernah dijanjikan untuk membangun kembali rumah yang telah roboh", kata Nur Asyiah, warga Dusun Kayangan, Desa Kayangan, Batu Layar, Jumat (18/1/2019).
Ia mengungkapkan untuk mendapatkan bantuan tersebut, kami mengeluarkan uang Rp50 ribu untuk setiap kepala keluarga sebagai pengurusan berkas persyaratan, hanya saja dana tersebut belum terealisasi.
Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Korban Gempa Lombok Belum Dapat Bantuan Dana Pemerintah
Saat ini, korban gempa yang akan menerima bantuan di dusun itu sebanyak 40 kepala keluarga (KK). Menurut dia, informasi yang beredar dana itu akan cair dua pekan mendatang.
Karena itu, ia berharap agar pemerintah segera merealisasikan dana tersebut.
Hal yang sama diungkapkan pula Zainun Islah, Kepala Dusun Medas, Desa Kayangan, dana yang dijanjikan belum ada, korban gempa pun masih tidur di bawah tenda pengungsian yang dibuat sekedarnya.
"Saat ini pihak pemerintah sedang dalam proses pengurusan," ujar Zainun.
Zainun mengemukakan, terkait pembagian dana, ada dua tahap, yang pertama akan dibagikan ke-18 dusun, dan pada tahap kedua ke-18 dusun. Sedangkan di dusun kami mendapat tahap ke dua.
"Namun tidak diketahui kapan prosesnya," ujarnya.
Zainun berharap kepada pihak pemerintah agar dana tersebut segera direalisasikan, sehingga masyarakat bisa menempati tempat tinggal yang nyaman.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, IGB Sugihartha mengakui hingga kini baru 120 rumah tahan gempa yang terbangun pascagempa yang mengguncang daerah itu akhir Juli hingga Agustus 2018.
"Belum banyak yang terbangun, baru sekitar 120 rumah. Tapi harus dipahami yang sudah berproses hampir 4 ribu. Artinya, tahapannya ada yang baru mulai melaksanakan dan ada yang sudah selesai melaksanakan," jelasnya.
Ia mengungkapkan, lambannya pembangunan rumah tahan gempa ini akibat terkendala kurangnya tenaga fasilitator. Sebab, jumlah tenaga fasilitator yang ada saat ini tidak sebanding dengan rumah warga yang rusak akibat gempa.
"Jumlah tenaga fasilitator yang ada sekarang baru 1.853 orang. Terbagi 803 orang dari PUPR, 1.000 orang dari provinsi, 50 orang dari TNI. Tapi untuk TNI tidak fokus pada fasilitator, melainkan hanya melakukan pendampingan, meski bisa juga berfungsi sebagai fasilitator," jelas Sugiharta.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Penanganan Dampak Bencana Gempa Tak Cukup Satu Bulan
Berdasarkan data yang ada jumlah rumah rusak berat akibat gempa yang mengguncang NTB sebanyak 75.138 unit rumah rusak berat, rumah rusak sedang 33.075 unit dan rumah rusak ringan 108.306 unit. Sedangkan, jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) yang sudah terbentuk sebanyak 1.870 kelompok.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
