Pantau.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie, meminta pembangunan infrastruktur transportasi di Ibu Kota baru di Kalimantan Timur harus memperhatikan betul aspek lingkungan hidup di sekitarnya.
Ia mengatakan, pembangunannya nanti harus mengedepankan transportasi massal berteknologi tinggi dan ramah lingkungan yang diterjemahkan dalam konsep smart city, smart mobility.
Baca juga: 'Jangan Biarkan Angkot 'Ngaspal' di Ibu Kota Baru'
Komisi V DPR RI terus mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan transportasi yang harus dimaksimalkan perannya dalam rangka mendukung konektivitas berbasis pengembangan kawasan ekonomi serta public service obligation (PSO) yang adil.
"Kita meminta peran aktif Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan transportasi nasional yang terintegrasi dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat," tegas politisi Nasdem tersebut dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (15/11/2019).
Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ Kementerian Perhubungan mendorong perencanaan transportasi ibu kota baru harus mengedepankan pendekatan aspek manusia, bukan perencanaan fisik.
"Ibu kota baru memiliki peluang yang besar untuk membangun sistem transportasi perkotaan yang ideal, kuncinya jangan fokus pada perencanaan fisik, namun harus dengan pendekatan yang mengedepankan aspek manusia," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono.
Bambang mengatakan bahwa belajar dari pengalaman yang sudah terjadi, perlu ada pergeseran paradigma perencanaan transportasi perkotaan yakni benar-benar lebih fokus pada aspek manusianya.
Perencanaan transportasi yang selama ini dilakukan cenderung lebih menekankan pada aspek kapasitas lalu lintas jalan dan laju kendaraan, penentuan moda transportasi tertentu dan pembangunan infrastruktur fisik.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Andrinof Chaniago menyarankan ibu kota baru di Kalimantan Timur steril atau terbebas dari angkutan kota (angkot) dan pentingnya penyediaan angkutan bus sebagai angkutan massal.
Baca juga: Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Bukan Hanya Pindah Tempat, tapi...
"Mulai sekarang harus ditegakkan aturan tidak boleh ada satu pun kendaraan bersifat angkot," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa kalau angkutan-angkutan ini dibiarkan dan malah membentuk komunitas atau asosiasi, nantinya akan repot dan tidak mudah untuk menghilangkannya.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
