Forgot Password Register

Headlines

Ini Kata Menteri Jonan Soal Pentingnya Mobil Listrik di Indonesia

Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Foto: Facebook/Ignasius Jonan) Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Foto: Facebook/Ignasius Jonan)

Pantau.com - Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan kendaraan listrik di Tanah Air secepat mungkin, karena kendaraan listrik bukan untuk masa depan, melainkan sekarang.

Dalam hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, maupun Kota, untuk berinisiatif membuat regulasi daerah tentang implementasi mobil listrik di daerahnya masing-masing.

"Pemerintah daerah harus mengambil inisiatif untuk membuat peraturan daerah, dan kita (Pemerintah Pusat) akan dukung hal tersebut. Karena electric vehicle is not future, it is now," tegas ujar Jonan dalam agenda Kongres ke-7 United Cities Local Governments Asia-Pacific (UCLG-ASPAC) di Surabaya Kamis, 13 September 2018.

Baca juga: Nekat Selewengkan BBM, Pertamina Siapkan Sanksi untuk SPBU

Lebih lanjut, Jonan berharap bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Surabaya, bisa mempercepat pembuatan regulasi kendaraan listrik, sehingga bisa menjadi percontohan bagi Pemerintah Daerah lainnya.

"Karena khususnya untuk kota yang tingkat kepadatan lalu lintasnya sangat tinggi, seperti Jakarta dan Surabaya, implementasi regulasi kendaraan listrik harus sesegera mungkin untuk mengurangi emisi karbon," imbuhnya.

Jonan menjelaskan, bahwa hadirnya kendaraan listrik sejalan dengan kebijakan ketahanan energi nasional. Karena jika terus mengulur waktu dalam implementasi kendaraan listrik, diperkirakan pada tahun 2025-2030, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan menjadi 2 juta barel per hari, meningkat dari konsumsi sekarang sebesar 1,3 hingga 1,4 juta barel per hari.

"Padahal produksi minyak Indonesia itu kira kira sekarang kurang sedikit dari 800 ribu barel per hari. Akhirnya impor BBM akan menjadi tinggi sekali," jelas Jonan.

Baca juga: Tak Perlu Tempuh Jarak 167 KM, BBM Satu Harga Jangkau Pedalaman Kalimantan Utara

Menurutnya, jika kendaraan listrik diimplementasikan, maka pemerintah tidak perlu mengimpor lagi untuk pemenuhan bahan bakar mobil listrik tersebut.

"Kan listriknya bisa dari batubara, itu tidak perlu impor, dari gas alam, tidak perlu impor juga, lalu dari geothermal, angin, air dan juga dari sampah," tandasnya.

Program kendaraan listrik merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030. Program ini akan terus dijalankan dengan melibatkan institusi-institusi terkait. Pemerintah juga tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More